Jumat, 22 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Serentak Tolak Ukur Pemilu Nasional 2027

  • Anggota Komisi II DPR RI, Agung Widyantoro mengatakan, pilkada tahap pertama yang akan digelar bulan Desember 2015 akan menjadi penentu sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu Nasional tahun 2027.

    "Pilkada serentak ini akan jadi tolak ukur untuk keberhasilan pemilihan nasional tahaun 2027. Pilkada tahap pertama ini jadi uji coba pelaksanaan pemilu tingkat nasional. Bila bagus dan sukses pilkada serentak, maka pemilu nasional akan bagus dan sukses juga," kata Agung saat melakukan kunker Komisi II DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa.

    Oleh karena itu, ia berharap, penyelenggara pemilu, aparat keamanan harus bekerja keras melaksanakan tugas-tugasnya.

    "Tidak hanya dari pengamanan, tapi juga penyelesaian sengketa perolehan suara, penyelenggaraan pemilu, dan semua perangkat harus bersinergi," kata Agung.

    Ia mencontohkan, terkait dengan pemilih. Ada kelonggaran bagi pemilih untuk mempergunakan KTP dan Kartu Keluarga, KPU dan Bawaslu harus mencermati satuan-satuan kerja yang mengurus masalah kependudukan. 

    "Di tingkat Pemda Kab/kota, begitu mudah mendapatkan KTP atau KK. Tolong cermati menjelang pemilihan, berapa DPT, berapa surat suara. Ada trend, ketika calon pertahana maju lagi, ada permintaan KTP atau KK meningkat drastis. Cermati betul permintaan KTP dan KK menjelang pemilihan. Jangan sampai penyelenggara pemilu mulai desa hingga kab/kota kalah dengan camat, kepala desa," kata Agung.

    Dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri, Muhammad Sani, dirinya menyampaikan agar Pemda Kepri ikut serta memberikan sentuhan pada Pilkada serentak di Kepri. Dengan demikian, akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.

    "Kami harapkan peran serta pemerintah membantu parpol untuk memberikan sentuhan untuk mencari pemimpin yang berkualitas. Saya yakin kita mampu menjaring pemimpim yang berkualitas," katanya.

    Juga, ia mempertanyakan kepada gubernur tentang kesiapan pilkada serentak tahap pertama di Kepri.

    "Khususnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan sebagai pra syarat untuk penetapan DPT. Syarat pemilihpun harus dicermati, jangan ada manipulasi identitas penduduk dan KK sehingga mudah dimanafaatkan calon dengan memobilisasi massa," katanya.

    Tak lupa,dirinya mempertanyakan kesiapan pengamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kepri.

    "Kesiapan pengamanan Polda untuk antisipasai terhadap potensi timbulnya gangguan pada saat pilkada berlangsung, berapa kekuatan personil pengamanan yang dimiliki, bagaimana komposisi ideal, untuk 1 orang aparat kemanan untuk berapa TPS," demikian Agung.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…