Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ada Potensi Kerawanan, Siapkan Desk Pilkada

  • Tiga lembaga kepemiluan membentuk Crisis Centre menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung yang akan digelar 9 Desember mendatang. Masing-masing Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Crisis Centre atau desk pilkada berfungsi sebagai langkah antisipatif atau semacam wadah komunikasi yang dilakukan teman-teman penyelenggara di lapangan terkait pelaksanaan pilkada serentak," ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (13/3).

    Menurut Ferry, Crisis Centre diarahkan menjadi pusat koordinasi. Di mana masyarakat dapat menyampaikan informasi atau aduan terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan pilkada.

    Kemudian petugas operator yang ada mengklasifikasi persoalan tersebut dan meneruskannya ke lembaga yang berwenang. Misalnya, aduan terkait persoalan keterlambatan distribusi logistik, diteruskan ke KPU untuk ditangani.

    “Di Crisis Centre akan dibahas secara mendalam informasi-informasi yang ada. Kemudian secepat mungkin dilahirkan kebijakan. Setelah itu diserahkan sesuai ranah masing-masing. Jika menyangkut tahapan penyelenggaraan maka ke KPU, menyangkut pengawasan ke Bawaslu dan menyangkut kode etik bisa ke DKPP," katanya.

    Untuk mendukung keberadaan dan kinerja crisis centre, ketiga lembaga  juga akan membuat pemetaan masalah yang berpotensi terjadi selama penyelenggaraan pilkada.

    "Pilkada memang mempunyai potensi kerawanan yang khusus di setiap daerah. Kami (KPU) sudah membuat pemetaannya. Demikian juga Bawaslu dan DKPP dari sisi aparaturnya.  Nanti kami akan menyatukan peta itu dalam crisis centre," ujarnya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…