Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Ingatkan Pemda Tak Permainkan Dana Hibah

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk tidak mempermainkan dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

    "Semua harus tepat sasaran dan tidak main-main," kata Mendagri di sela pembukaan Forum Komunikasi Sinergitas Nasional DPRD se-Indonesia di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Sabtu (7/3)

    Ia mengaku kerap mendapat laporan dari sejumlah pihak bahwa lembaga penerima bantuan dana hibah dan bansos tidak jauh beda dari sebelumnya. "Tidak sedikit yang lembaganya itu-itu saja sebagai penerima, padahal penganggaran dana hibah dan bansos sebelumnya juga itu," tuturnya.

    Selain itu, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan agar kepala daerah tidak menyimpan anggaran dana hibah hingga menjelang pemilihan kepala daerah (Ppilkada) yang akan menguntungkan calon tertentu.

    "Laporan ini juga sudah sering saya terima. Jadi, dana itu jangan dipergunakan menjelang pilkada saja. Sekali lagi, semua harus tepat sasaran dan tidak itu-itu saja," tukasnya.

    Sementara itu di bagian lain, pada forum tersebut Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menyampaikan DPRD Jatim dan DPRD se-Indonesia sepakat meminta pemerintah pusat membuat peraturan baru dengan mengeluarkan sejumlah rekomendasi.

    Beberapa di antaranya yakni, meminta Kementerian Keuangan merivisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 yang saat ini bertentangan dengan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, antara lain tentang klasifikasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

    Berikutnya, mengharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan peraturan pemerintah yang menjabarkan ketentuan mengenai DPRD provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 94 -207 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

    "Kemudian untuk menjaga sinergitas dengan muspida seperti Gubernur, TNI/Polri di daerah, kami mendesak Kemdagri menerbitkan PP dari ketentuan pasal 26 Ayat (6) UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah," tutur politisi Golkar tersebut.

    Selain itu, lanjut dia, DPR dan DPRD adalah sama-sama institusi politik yang berasal dari partai politik dan dipilih melalui mekanisme pemilu, maka seharusnya hak-hak seperti jangka waktu serta format pertanggungjawaban reses diperlakukan sama dengan DPR.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…