Jumat, 19 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Aplikasi "DPR Kita" Dorong DPR RI Ciptakan Kebijakan Berbasis Aspirasi Publik

  • Guna mendorong kinerja para anggota DPR, sejumlah kelompok dan unsur masyarakat menciptakan aplikasi bernama "DPR Kita". Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi wadah publik untuk menyalurkan aspirasi. Di samping itu pula aplikasi ini juga diperkirakan bisa mendorong DPR membuat kebijakan berbasis data dan aspirasi publik.

    "Aplikasi berbasis telepon pintar ini diharapkan mampu menjembatani partisipasi warga dan pembuatan kebijakan di parlemen. Pembuat kebijakan, khususnya DPR, dapat membuat kebijakan yang lebih baik dari data dan aspirasi yang berasal dari masyarakat yang memilihnya,” kata Program Officer Perludem Diah Setiawaty di Hotel Santika, Jakarta Barat, Selasa (24/2).

    Dalam acara peluncuran aplikasi ini hadir pula Ketua Perludem Didik Supriyanto, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald, Direktur IPC Sulistyo, Anggota Fraksi PKS Lydia Hanifah, dan Anggota Fraksi PAN Viva Yoga Muladi.

    Aplikasi "DPR Kita", kata Diah, dibuat dengan platform Android. Ke depan, akan dibuat diplatform IOS dan web dengan tujuan aplikasi ini menjadi sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi langsung kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI.

    “'DPR Kita' juga menyajikan biodata anggota DPR terpilih serta timeline status mereka terkait dengan kinerja yang mereka lakukan,” tandasnya.

    Aplikasi ini juga menyajikan data-data infografis serta berita dari website partner dan Perludem sehingga siapa saja yang meng-install aplikasi ini untuk mendapatkan data background dan beberapa berita serta jadwal rapat dari anggota DPR.

    "Aplikasi DPR Kita memungkinan masyarakat mengikuti berbagai up-date dari kinerja wakil rakyat di DPR dan juga berpartisipasi memberikan ide dan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik," tandasnya.

    Diah juga mengungkapkan dua kontribusi yang diperoleh oleh publik melalui aplikasi ini. Pertama, katanya pengguna dapat memberikan aspirasi kepada setiap komisi terkait berbagai isu yang ada di masyarakat.

    Kedua, aplikasi ini juga menggunakan sistem berbasis lokasi (location based system) sehingga memungkinkan masyarakat untuk langsung melihat Anggota DPR dari dapil secara realtimeberdasarkan tempat dibukanya aplikasi.

    "Aplikasi ini diharapkan membuat masyarakat dan anggota DPR dapat berokomunikasi langsung dengan para wakilnya dengan mudah," tuturnya.

    Anggota DPR, tambahnya mendapatkan keuntungan dari aplikasi ini. Menurutnya, anggota dewan dapat memublikasikan kegiatan dan program kerja kepada masyarakat. Setiap orang yang mendownload aplikasi dan terutama yang mendukung anggota dewan tersebut akan mendapatkan notifikasi rutin setiap kali anggota dewan itu membuat posting di podium.

    "Selain itu, aplikasi ini bisa menampilkan sikap politik sesungguhnya dari anggota dewan tanpa khawatir akan berbagai kepentingan," terangnya.

    "DPR Kita" sudah bisa diunduh di Playstore (https://play.google.com/store/apps/details?id=id.gits.dprkita) dan di-install di telepon pintar Android. Seluruh data yang dimasukkan ke dalam aplikasi ini juga dibuka application programming interface-nya (API) oleh Perludem.

    Akses format API memungkinkan developer lain yang ingin mengembangkan aplikasi serupa atau memodifikasi dengan informasi-informasi lainnya.

    Aplikasi "DPR Kita" dibuat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan berbagai unsur dari masyarakat sipil lainnya, seperti PSHK, IPC, Public Virtue, Contrast, ICT Watch, dan selasar.com. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi platform atau wadah untuk menyalurkan aspirasi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    Wapres Harapkan Dualisme DPR Segera Berakhir

    Kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sampai saat ini belum ada titik terang. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun…