Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Pusat Berwenang Atur Anggaran Pilkada

  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, wewenang untuk mengatur kebutuhan, jenis, dan besaran anggaran menjadi penting dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Wewenang itu ada di tangan Pemerintah, sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyusun kebutuhan anggaran.

    "Tapi kewenangan soal penganggaran, bagaimana mekanisme dan persetujuannya, ada di pemerintah. KPU kan, hanya menyusun kebutuhan anggaran,” katanya kepada wartawan di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (23/02).

    Pemerintah pusat, lanjutnya, memiliki kewenangan untuk menentukan jenis anggaran yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mengatur besaran anggaran bagi jajaran penyelenggara di tingkat bawah.

    "Itu, kalau merujuk pada peraturan yang lama, itu ada pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri),” tambahnya.

    Arief mengatakan, setiap daerah bisa menghitung anggaran sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Besaran anggaran bagi daerah yang memiliki wilayah yang luas, kata dia, tak bakal sama dengan daerah yang memiliki wilayah kecil. "Besarannya nanti bisa sangat bervariasi,” imbuhnya.

    Meski bervariasi, lanjutnya, platform yang diberlakukan di setiap daerah sama. "Makanya, penting bagi Permendagri untuk segera menganggarkan dana pilkada ini."


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…