Minggu, 17 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Dorong Partai Terapkan Uji Internal

Posted by on 21 Feb 2015 |

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dihapusnya mekanisme uji publik dalam urutan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat diganti dengan proses uji publik yang dilakukan oleh masing-masing partai sebelum mengajukan bakal calon kepala daerah yang akan didukungnya.

    Menurutnya, partai seharusnya memang melakukan seleksi internal sebelum mengajukan bakal calon kepala daerah. Sebagaimana, ia mencontohkan yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selama ini.

    "Kalau di PDIP, yang saya tahu ada psikotes. Kemudian, ada tes leadership-nya juga dan kita wawancara ada sekian calon. Baru partai mengajukan calon," ujar Tjahjo yang ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

    Dengan demikian, lanjutnya, jika akhirnya diketahui bakal calon yang bersangkutan bermasalah maka dikembalikan ke partai politik (parpol) selaku yang bertanggung jawab.

    Sebelumnya, DPR menyepakati penghapusan uji publik dalam Undang-Undang (UU) Pilkada. Dengan tujuan, penghematan dari sisi waktu penyelenggaraan pilkada sekitar tiga sampai empat bulan. Selain itu, penghematan anggaran yang signifikan dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

    Seperti diketahui, syarat uji publik dalam pilkada muncul dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 karena pelaksanaan pilkada sempat disahkan melalui DPRD.

    Dalam Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, uji publik dimaksudkan untuk mencegah adanya calon yang buruk dan kapasitas rendah.

    Walaupun, hasil uji publik tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan wali kota.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    25 Oct 2018

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    09 Mar 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    14 Jan 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    15 Nov 2015

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    07 Nov 2015

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    11 Oct 2015

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…