Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Uji Publik Dihapuskan Digantikan Sosialisasi

  • Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disepakati penghapusan mekanisme uji publik setelah tahapan pendaftaran bakal calon (balon) kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

    Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk memotong waktu pilkada agar lebih cepat. Jika, sebelumnya melalui mekanisme uji publik dibutuhkan waktu enam bulan, kini hanya tiga bulan sampai KPU/KPUD umumkan calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada.

    Ketika ditanyai pendapatnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan penghapusan mekanisme uji publik tersebut akan mempersingkat waktu.

    Namun, Tjahjo mengatakan tahapan uji publik tersebut sama saja dengan tahapan sosialisasi hingga publik masih bisa mengenal calon pemimpinnya dengan baik.

    Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, masyarakat setempat pasti sudah mengetahui calon kepala daerahnya masing-masing hingga, tidak perlu mekanisme uji publik.

    "Uji publik itu, orang yang mau maju di kabupaten/kota kan orang yang itu-itu juga. Kan masyarakat sudah bisa menilai. Tidak perlu dinilai lagi. Kecuali, orang luar mau masuk. Inikan tidak, orang-orang daerah juga," kata Tjahjo yang ditemui di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/2).

    Sebelumnya, DPR menyepakati penghapusan uji publik dalam UU Pilkada. Dengan tujuan, penghematan dari sisi waktu penyelenggaraan pilkada sekitar tiga sampai empat bulan dan penghematan anggaran yang signifikan dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

    Seperti diketahui, syarat uji publik dalam pilkada muncul dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 karena pelaksanaan pilkada sempat disahkan melalui DPRD.

    Dalam Perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, uji publik dimaksudkan untuk mencegah adanya calon yang buruk dan kapasitas rendah.

    Walaupun, hasil uji publik tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai gubernur, bupati, dan wali kota.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…