Selasa, 18 September 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Legislator Berharap Peningkatan Kualitas Calon Independen Pilkada

  • Anggota DPR RI Fandi Utomo berharap adanya peningkatan kualitas calon independen di setiap pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    "Untuk calon independen ada perubahan, kami berharap ada peningkatan kualitas," kata anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat saat kegiatan reses di Surabaya, Kamis.

    Menurut dia, syarat dukungan untuk calon independen dinaikkan sebesar 3,5 persen dari jumlah penduduk. Semula minimal 3 persen dari jumlah penduduk dinaikkan menjadi 6,5 persen hingga 10 persen tergantung jumlah penduduk. 

    Sedangkan syarat pengajuan dari partai harus didukung partai atau gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara pada pemilu.

    Menurut dia, ada 10 poin perbaikan mengenai Pilkada yang telah dimasukkan ke dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yakni adanya uji publik calon kepala daerah, penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada, pembatasan kampanye terbuka, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, melarang politik uang, melarang fitnah dan kampanye hitam, melarang pelibatan aparat birokrasi. 

    Selain itu juga melarang pencopotan aparat birokrasi pascapilkada, menyelesaikan sengketa hasil Pilkada secara akuntabel dan mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. 

    "Dari 10 poin tersebut yang dihilangkan adalah uji publik," katanya.

    Sebetulnya uji publik, lanjut dia, dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup, atau hanya karena yang bersangkutan merupakan keluarga dekat dari incumbent. 

    Uji publik semacam ini diperlukan, meskipun tidak menggugurkan hak seseorang untuk maju sebagai calon Gubernur, Bupati ataupun wali kota.

    "Ini juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk meberikan masukan kepada partai. Kita sudah dapat pengalaman penunjukan kapolri kemarin yang tidak diuji publik dulu, tapi kemudian jadi tersangka," katanya.

    Hal lain yang dihapus dalam perpu tersebut adalah wakil kepala daerah yang dipilih oleh kepala daerah. Sehingga disepakati adanya sistem paket seperti pilkada sebelumnya.

    "Sistem paket itu selama ini menyebabkan konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Itu juga sebetulnya sudah sesuai dengan konstitusi kita (UUD) yang tidak mengatur wakil," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…