Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Tahapan Uji Publik Dihapus, Draf Tahapan Pilkada Harus Disusun Ulang

  • Pengesahan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang bernapas lega, karena kini mempunyai kepastian payung hukum mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada. Konsekuensi dari pengesahan revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, draf tahapan pilkada yang telah disusun, harus dibuat ulang karena tahapan uji publik dan pilkada putaran kedua telah dihapus dan revisi tersebut.

    Ketua KPU Kabupaten Serang Muhamad Nasehudin mengatakan, menyambut baik atas disahkannya revisi UU No 1 Tahun 2015. Karena KPU tidak lagi kebingungan untuk menyelenggarakan pilkada.

    "Revisi UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah disahkan oleh DPR. Kami tentunya menyambut baik pengesahan ini karena kepastian payung hukum sudah ada. Karena itu, kami berharap tidak ada lagi perubahan agar tidak menganggu jalannya tahapan pilkada," ujarnya, Selasa (17/2).

    Selanjutnya, KPU Kabupaten Serang tinggal menunggu instruksi KPU Banten dan KPU pusat terkait tindak lanjutnya. Soalnya, revisi tersebut secara otomatis berpengaruh terhadap draf tahapan yang sebelumnya sudah disusun.

    "Dalam revisi tersebut ada beberapa poin yang dihapus seperti uji publik dan tidak ada putaran kedua. Maka jelas tahapan akan berubah. Kami harus menunggu draf terbaru dari KPU pusat karena itu kewenangan mereka. KPU kabupaten/kota tidak diperkenankan membuat regulasi dan tahapan sendiri," jelas Nasehudin.

    Menurut dia, pihak KPU berharap agar tidak ada lagi perubahan yang terjadi. Jika kembali terjadinya perubahan maka akan membingungkan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. "Sebagai penyelenggara kami memerlukan kepastian payung hukum. Kami berharap tidak akan ada perubahan lagi sehingga tidak membingungkan para kontestan dan masyarakat," ujarnya.

    Komisioner KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar mengatakan, untuk langkah pertama yang akan diambil pihaknya masih tetap sama ketika munculnya 10 poin revisi yang belum disahkan. Langkah tersebut adalah dengan melakukan evaluasi kebutuhan anggaran.

    "Dihapuskannya uji publik dan putaran kedua, tentu akan kami sikapi dengan menyesuaikan kebutuhan anggaran yang disesuaikan dengan revisi UU. Terlebih ada klausul bahwa Pilkada menggunakan anggaran APBD dan didukung APBN, formulasinya seperti apa kita menunggu edaran resmi KPU pusat," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…