Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Sahkan UU Pilkada

  • Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemerintahan Daerah telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/2).

    RUU Pilkada menjadi UU Pilkada No 1 tahun 2015 dan RUU Pemda menjadi UU No 2 Tahun 2015.

    Dari 10 Fraksi di DPR RI, terdapat 6 fraksi yang memberikan catatan atas pengesahan dua UU itu. Setelah disahkan Pilkada langsung secara serentak siap diselenggarakan tahun ini juga.

    Empat fraksi yang menyetujui tanpa catatan UU tersebut adalah Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura dan Fraksi PKS. Empat Fraksi itu menerima penuh revisi kedua RUU itu untuk disahkan sesuai dengan hasil pembahasan antara Komisi II dengan pemerintah.

    Pada Senin (16/2) Panja Komisi II telah menyepakati Revisi Undang-Undang No 1/Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kesepakatan ini dicapai dalam rapat Komisi II DPR, DPD dengan Menkum HAM Yasonna Laoly.

    Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, Panja Komisi II telah selesai merampungkan revisi UU Pilkada. Terdapat sejumlah perubahan yang disepakati seperti penyelenggara Pilkada adalah KPU dan tak ada lagi perdebatan soal rezim pemilu atau rezim Pemda yang berimplikasi pada penyelenggara pemilu.?

    “Penyelenggaraan Pilkada tak lagi menjadi 17 bulan melainkan menjadi 7 bulan. Semua juga sepakat untuk menghapus uji publik,” kata Rambe.

    Rambe menjelaskan uji integritas dan kapasitas dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, lewat tahap sosialisasi.Sehingga uji public yang diperkirakan memakan waktu lama tak perlu dilakukan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, menyatakan bahwa para calon kepala daerah sudah bisa mendaftarkan diri pada Juli mendatang untuk mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015. Sebelum UU Pilkada direvisi, kata Riza, pendaftaran dimulai pada Februari 2015.

    “Hanya saja sebagai konsekuensi dari penghapusan uji publik di aturan baru nantinya, pendaftaran pun diundur. Jadinya Juli 2015,” katanya.

    Selain itu, pemungutan suara pertama direncanakan dibuat dari sebelumnya September 2015, menjadi Desember 2015. Untuk pendanaan, diharapkan pemda bisa mengalokasikannya melalui pengajuan APBD perubahan 2015.

    “Mendagri diharapkan bisa segera menindaklanjutinya. Mendagri akan bikin surat edaran, silakan direvisi lagi di APBD," kata Riza.

    Selain itu, Kemdagri juga akan mengurus pakta integritas diantara kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk konsekuensi berupa sanksi apabila ada pelanggaran terhadapnya. Sementara penyelesaian sengketa pilkada, Riza mengatakan UU baru akan menyediakan waktu 45 hari dari sebelumnya hanya 14 hari.

    “Perselisihan hasil pemilihan akan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus. Namun karena Badan itu tak bisa segera dibentuk, maka perkara perselisihan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Nantinya, untuk sengketa antara calon kepala daerah dengan penyelenggara berkenaan dengan penetapan pasangan calon peserta, akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melewati upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten. Sedangkan untuk tahapan pemungutan suara serentak nasional dilakukan pada 2027.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…