Jumat, 26 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

  • Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di 2015. Hal ini sesuai isi Perppu No 1/2014 yang telah disetujui menjadi undang-undang.


    Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Hukum, Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan perppu menyebutkan jika pilkada dilaksanakan pada 2015 maka pembiayaan ditanggung masing-masing daerah yang menyelenggarakannya. “Berarti sumbernya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Zudan, Jakarta, Jumat (6/2).

    Namun, jika digeser ke 2016 maka pembiayaan Pilkada menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nah, ini ada uangnya nggak nanti,” ujarnya.

    Sementara itu, Zudan menuturkan, hampir seluruh daerah yang kepala daerahnya habis masa jabatan pada 2015, sudah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada. Ada 204 daerah otonom (provinsi, kabupaten/kota) yang menurut jadwal harus melaksanakan pilkada pada 2015. Dari jumlah itu, Zudan menyebutkan, hanya tiga daerah yang belum menyiapkan anggaran.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah memiliki komitmen agar jadwal tidak terganggu. Karena itu, pemerintah ingin pilkada bisa dilaksanakan pada September atau Desember 2015. “Ini supaya tidak menganggu hal-hal yang berkaitan dengan APBN dan APBD,” katanya.

    Dia menyebutkan, pemerintah meminta KPU untuk mengkaji ulang tahapan-tahapan pemilu. Dia mengatakan, jika tahapan pilkada mundur ke 2016 maka otomatis akan mengganggu jadwal pemilu lainnya di Indonesia. Dia mengingatkan, Indonesia harus mengadakan pemilu nasional serentak pada 2019.

    Sementara itu, Komisi II DPR memperketat persyaratan calon kepala daerah dalam revisi Undang-Undang (UU) No 1/2015 tentang Pilkada yang akan disahkan awal pekan depan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada inisiatif DPR.

    Anggota Komisi II DPR, Amirul Tamin mengatakan, terdapat tiga persyaratan calon kepala daerah yang sudah disetujui seluruh fraksi di Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada untuk diubah, mulai dari syarat pendidikan, umur, dan perilaku calon kepala daerah.

    "Hasil rapat Panja revisi UU Pilkada Komisi II DPR, sudah disepakati syarat pencalonan KDH diperketat sebagai wujud untuk menciptakan kepala daerah yang berkualitas," ucap Amirul Tamin di gedung DPR, Jakarta, Jumat.

    Untuk syarat pendidikan, dalam UU Pilkada diatur pendidikan SLTA atau sederajat untuk calon gubernur dan calon bupati/wali kota. Namun, ia mengutarakan, syarat tersebut diubah menjadi minimal berpendidikan S-1 untuk calon gubernur dan minimal diploma III (D-3) untuk calon bupati/wali kota.

    Untuk syarat mendaftar umur, dalam UU Pilkada minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun calon bupati/calon wali kota. Sementara itu, dalam revisi UU tersebut diubah menjadi minimal 35 tahun untuk bakal calon gubernur dan 30 tahun untuk calon bupati/wali kota.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…