Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPU Pastikan Partisipasi Pemilih Pilkada Meningkat

  • Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu memastikan partisipasi warga dalam menggunakan suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah 2015 meningkat dibandingkan Pemilu Legislatif lalu.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko Abdul Hamid Siregar, di Mukomuko, Kamis, mengatakan hal itu karena salah satunya ada kecenderungan kedekatan emosional antara warga dengan bakal calon bupati.

    Warga dekat secara emosional, katanya, karena mereka lebih banyak tahu dan mengenal sosok calon bupati (Cabup) ketimbang mengenal calon legislatif (Caleg). 

    "Jumlah calon bupati itu tidak banyak, paling banyak sekitar lima orang. Jadi mereka lebih mengenalnya," ujarnya.

    Selain kenal, katanya, faktor lain karena ada keterkaitan mereka secara kekeluargaan atau keakrabatan dengan beberapa calon bupati tersebut. 

    Menurutnya, sisi positifnya kedekatan emosional ini dapat mengurangi jumlah warga setempat yang menjadi golongan putih (Golput) pada Pilkada mendatang.

    Seperti Pemilu sebelumnya, katanya, lembaga itu menargetkan angka pastisipasi pemilih pada Pilkada tahun ini sebesar 85 persen. 

    Ia mengatakan, yang perlu diantisipasi pada Pilkada mendatang adalah "Money Politics" atau politik uang yang dilakukan oknum calon bupati. 

    Ia berencana melibatkan semua pihak di daerah itu seperti Polisi, Kejaksaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (Ormas) untuk bekerjasama dalam mengawasi politik uang ini.

    "Selama ini kita sudah bekerjasama dengan mereka. Sekarang ini lebih dipererat lagi kerjasamanya dalam Pilkada," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…