Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Komisi II DPR usulkan Pilkada serentak pada 2016

  • Komisi II DPR mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Pilkada secara serentak pada Februari 2016.

    "Penyelenggaraan Pilkada secara serentak pada Februari 2016, pemerintah dan KPU sudah lebih siap sehingga proses dan hasilnya akan lebih optimal," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Achmad Patria, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, Panitia Kerja RUU Pilkada di Komisi II DPR pada Senin ini menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan RUU Pilkada yang menjadi prioritas pembahasan, salah satunya jadwal pelaksanaan Pilkada serentak.

    "Dari hasil musyawarah dengan pemerintah dan KPU, KPU menyatakan lebih siap menyelenggarakan Pilkada serentak pada Februari 2016," katanya.

    Dari hasil musyawarah itu, kata dia, skema penyelenggaraan Pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni Februari 2016, pertengahan 2017, dan 2018.

    Menurut dia, pemilihan usulan penyelenggaraan Pilkada serentak pada Februari 2016, selain KPU sudah lebih siap, pelaksana tugas kepala daerah yang menggantikan sementara kepala daerah juga tidak terlalu lama bertugas.

    "Jika Pilkada secara serentak diselenggarakan pada Februari 2016, ada sekitar 240 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota," katanya.

    Politisi Partai Gerindra ini meyakini, naskah RUU Pilkada akan selesai difinalisisasi pada hari ini dan selanjutnya akan langsung dibawa ke Badan Musyawarah DPR.

    Riza juga optimistis RUU Pilkada ini akan berjalan mulus pada rapat paripurna DPR, Kamis (5/2), untuk disetujui menjadi RUU Pilkada usul inisiatif DPR.

    "Di rapat paripurna akan disetujui menjadi RUU Pilkada usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU Pilkada akan dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah, untuk disetujui menjadi UU," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…