Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Waktu Revisi Terbatas, Perludem Anjurkan Perubahan Perppu Pilkada

  • Ketua Perludem Didik Supriyanto menganjurkan dua bentuk perubahan dalam Perppu No 1/2014 tentang Pilkada dalam waktu revisi yang terbatas. Karena dalam Perppu disebutkan tahapan Pilkada Serentak 2015 harus dimulai pada Februari 2015, maka Didik mengharapkan perubahan Perppu No 1/2014 dilakukan dua tahap.

    "Tahap pertama adalah perubahan terbatas yang khusus mengubah jadwal pilkada serentak," kata Didik di Media Center KPU, Jumat (30/1).

    Perubahan pertama, katanya dilakukan pada Masa Sidang II yang akan berakhir pada 18 Februari 2015. Menurutnya, perubahan tahap pertama hanya terbatas pada Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) guna mengubah jadwal Pilkada Serentak 2015 dan 2018 menjadi Pilkada Serentak 2016 dan 2017.

    "Dengan perubahan ini, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota juga memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2016 dan Pilkada Serentak 2017 sehingga penyelenggaraan pilkada akan lebih berkualitas," kata Didik.

    Perubahan kedua, lanjutnya, perubahan komprehensif, yang mengubah pasal-pasal yang perlu disempurnakan yang dilakukan pada Masa Sidang III dan Masa Sidang IV yang akan berakhir pada 14 Juli 2015.

    "Perubahan kedua Perppu No. 1/2014 lebih komprehensif karena menyangkut semua pasal yang perlu disempurnalkan. Perubahan kedua ini harus memastikan bahwa waktu penyelenggaraan pilkada cukup 8 bulan," tandasnya.

    Dalam waktu delapan bulan tersebut, lanjutnya, enam bulan meliputi pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS. Dua bulan berikut untuk rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil, penyelesaian sengkata hasil pilkada dan pelantikan.

    "Dengan demikian jika tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2016 dimulai pada awal Januari 2016, maka pada akhir Agustus 2016 calon terpilih sudah dilantik. Setelah dilantik calon terpilih masih terpilih masih sempat ikut membahas perubahan APBD-P," jelasnya.

    Didik juga menuturkan, selain pengaturan uji publik atau pengenalan calon, beberapa isu yang harus dibahas dalam perubahan kedua Perppu No 1/2014 adalah perapian sistematika, penggunaan nomenklatur, susunan tahapan pelaksanaan, model pencalonan, pembatasan dana kampanye dan formula calon terpilih. 


    Files Download :

Related Posts