Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri: Uji Publik Tetap Diperlukan

  • Uji publik calon kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwacanakan dihapus. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan mengkaji wacana tersebut.

    "Kita belum kaji soal itu (wacana penghapusan uji publik)," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/1).

    Secara tersirat, dia mendukung uji publik tetap dipertahankan. "Pengertian uji publik itu kan agar jangan sampai calon kepala daerah tidak tahu daerahnya. Saya kira perlu uji publik itu tetap ada," ujarnya.

    Dia menambahkan, pihaknya bakal segera membahas secara internal terkait butir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bakal direvisi. Perppu pemilihan kepala daerah itu sendiri telah disahkan DPR menjadi undang-undang.

    "Saya mau kumpulkan eselon satu dan dua khusus otonomi daerah untuk inventarisir semua masalah," imbuhnya.

    Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman pernah menyatakan bahwa mayoritas fraksi-fraksi di DPR menolak penyelenggaraan uji publik. Dijelaskan, uji publik seharusnya dilakukan oleh partai politik (parpol) pengusung calon kepala daerah. "Uji publik selama ini menjadi kewenangan partai untuk menyeleksi calon kepala daerah. Sedangkan yang melakukan uji publik adalah masyarakat langsung melalui pemilihan," katanya di Jakarta, Rabu (21/1).

    Dia menambahkan, tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga bakal semakin panjang apabila uji publik diterapkan. "Biar saja itu jadi kewenangan partai politik dan langsung rakyat yang memutuskannya," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…