Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Sahkan Perppu Pilkada, Kepercayaan Publik Bangkit Kembali

  • Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota (Perppu Pilkada) menjadi undang-undang (UU) Pilkada, Selasa (20/1), dianggap bisa mengembalikan kepercayaan publik.

    Dalam sidang paripurna, 10 fraksi di DPR secara bulat menyetujui Perppu tersebut. Sikap ini berbeda dengan kondisi pada waktu UU Pilkada disahkan pertengahan 2014 lalu.

    Saat itu, lima fraksi yang berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) kompak menolak pelaksanaan pilkada langsung tetapi diganti dengan pilkada lewat DPRD.

    Kondisi itu membuat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Perppu untuk mengembalikan Pilkada tetap langsung dipilih rakyat.

    Peneliti dari lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby mengemukakan pengesahan Perppu Pilkada menjadi langkah baik DPR di awal tahun 2015 untuk mengembalikan public trust.

    "Sejak penolakan pilkada langsung dan munculnya DPR tandingan, parlemen kehilangan pamor. Publik menilai DPR lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai," kata Adjie di Jakarta, Rabu (21/1).

    Dengan pengesahan Perppu Pilkada, katanya, partai-partai di DPR khususnya yang bergabung dalam KMP menunjukkan ke publik bahwa persetujuan mereka terhadap pilkada langsung bukan hanya karena deal politik dengan mantan Presiden SBY dan Partai Demokrat.

    Sikap persetujuan itu diberikan karena keinginan partai tersebut mengakomodasi kepentingan publik secara luas.

    "Bukti lanjut dari akomodasi publik itu adalah dengan mempercepat proses revisi UU Pilkada agar secepatnya diterapkan dalam pilkada serentak 2015. Kita menunggu proses itu dari DPR nanti," tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…