Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Terbuka jika DPR Ingin Revisi Perppu Pilkada

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku akan bersikap terbuka jika DPR ingin merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada).

    "Setelah paripurna nanti memutuskan misalnya setuju, kami terbuka misalnya ada masukan-masukan dari fraksi ingin memperbaiki perppu. Supaya pelaksanaan pilkada itu bisa berjalan dengan baik," kata Tjahjo sebelum rapat dengan Komisi II DPR untuk membahas perppu, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015).

    Hal yang terpenting, kata Tjahjo, DPR harus segera menggelar sidang paripurna untuk menyetujui dan mengesahkan perppu bentukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadi undang-undang.

    "Segera di sidang paripurna, kami tidak bisa ikut campur kapan waktunya, tapi dari seluruh pandangan teman-teman fraksi, ada kesepakatan segera diputuskan. Kami minta dulu ketegasan apakah diterima atau tidak," ujarnya.

    Sebelumnya, semua fraksi di DPR sudah menyatakan pandangannya terkait perppu ini. Semua fraksi setuju perppu disetujui, tetapi akan diadakan beberapa perubahan. Jika disetujui, maka perppu ini akan mengubah sistem pilkada kembali dipilih langsung oleh rakyat.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…