Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Komisi II Setujui Perppu Pilkada Jadi UU

  • Seluruh Fraksi di Komisi II DPR sepakat dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah (Pemda) untuk disahkan menjadi udang-undang (UU)

    Revisi Perppu itu diharapkan bisa dituntaskan dalam masa persidangan tahun ini paling lambat 18 Februari 2015.

    Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan fraksinya yang dibacakan oleh Sukiman menyoroti soal penyelesaian sengketa pilkada. Menurut mereka, penyelesaian sengketa pilkada tidak dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pasalnya, rezim pelaksanaan pilkada tidak sama dengan pelaksanaan pemilu. Fraksi PAN juga menyoroti aspek hukum yang muncul setelah dua perppu itu disahkan.

    "DPR hanya bertindak menerima dan menolak perppu. Untuk itu fraksi kami menerima perppu itu jadi UU. Maka dari itu selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian dengan konstitusi negara," katanya di gedung di ruang rapat Komisi II, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).

    Rapat Komisi II DPR itu dihadiri dan disampaikan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…