Senin, 22 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mayoritas Fraksi di DPR Setuju Pembahasan Perppu Pilkada Dilanjutkan

  • Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui untuk membahas lebih lanjut pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pilkada sebagai Undang-Undang (UU).

    Dalam rapat kerja yang mendengarkan pandangan fraksi-fraksi ini, Fraksi PDIP mengawali pandangannya untuk menyetujui pengesahan Perppu Pilkada.

    Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo pembahasan RUU ini demikian penting dan strategis untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, dan memantapkan otonomi daerah.

    "Fraksi PDIP agar RUU atas Perppu dilakukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Arif saat membacakan pandangan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1/2015) malam.

    Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) yang diwakil anggotanya Dadang S Muchtar menegaskan, FPG berpandangan siap membahas dan menyelesaikan Perppu pada masa persidangan ini.

    Namun demikian, sambungnya, FPG berpandangan terdapat beberapa masalah terhadap isi Perppu, seperti pengajuan calon kepala daerah. Calon yang diajukan tidak berpasangan, ini masalah nyata-nyata yang akan timbul di kemudian hari.

    "Oleh karena itu, Perppu tersebut banyak masalah sehingga harus disempurnakan dulu," jelasnya.

    Dari semua fraksi, hanya Fraksi Partai Gerindra yang belum menyatakan pandangannya. Gerindra meminta penundaan penyampaian pandangan fraksinya pada rapat selanjutnya yakni Jumat, 16 Januari besok.


    Sumber: okezone.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…