Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Opsi Perubahan Jadwal Pilkada Tertutup

  • Keputusan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan ditentukan DPR pada masa sidang awal 2015. Apabila disetujui, DPR cenderung langsung menetapkan Perppu Pilkada sebagai undang-undang tanpa membahas usulan penundaan pilkada serentak dari 2015 ke 2016.

    ’’Pembahasan perppu itu intinya hanya dua, disetujui atau tidak. Kalau disetujui, akan jadi undang-undang. Kalau tidak disetujui, akan kembali ke undang-undang sebelumnya,’’ ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di gedung parlemen, Jakarta, Senin (12/1).

    Agus menyatakan sudah ada usul agar pasal pilkada serentak dalam perppu bisa direvisi pelaksanaannya, dari 2015 ke 2016. Menurut Agus, jika harus diubah, diperlukan revisi undang-undang. Perubahan UU di DPR, menurut politikus Partai Demokrat itu, membutuhkan waktu yang lama. ’’Perlu waktu panjang. Masuk program legislasi nasional (prolegnas) dulu, pengusulan, dan seterusnya,’’ ujarnya.

    Agus juga menilai tahapan revisi justru membuang waktu. Padahal, pelaksanaan pilkada serentak pada 2015 juga sudah merupakan pertimbangan strategis. Menggunakan penjabat atau pelaksana tugas sebagai pengganti kepala daerah dalam waktu lama juga tidak produktif bagi wilayah yang bersangkutan. ’’Apa pun itu, modifikasi dari perppu bukan hal yang mudah dan cepat,’’ tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPR RI Setya Novanto yang menyampaikan pidato pembukaan masa sidang kemarin menegaskan bahwa pembahasan Perppu Pilkada menjadi prioritas DPR RI dalam masa sidang II. Pasalnya, pada akhir 2015 akan diselenggarakan pilkada serentak. ’’Kita harus mempersiapkan penyelenggaraan pilkada dengan baik melalui aturan hukum yang pasti. Perppu Pilkada tersebut akan menjadi prioritas kita di masa sidang II DPR RI,’’ ujar Novanto dalam paripurna DPR.

    Menurut Novanto, masa sidang DPR saat ini tidak terlalu lama. Sementara itu, agenda DPR sangat banyak. Selain Perppu Pilkada, DPR punya sejumlah agenda penting lainnya untuk diselesaikan, yaitu pembahasan RUU KUHP, RUU KUHAP, dan penetapan APBNP tahun anggaran 2015. ’’DPR hanya punya 28 hari dalam masa sidang II ini. Mulai hari ini hingga 18 Februari 2015, kemudian reses lagi,’’ ujarnya.


    sumber : jawapos.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…