Sabtu, 17 Februari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Polemik Kementerian Harus Diselesaikan di Internal Kabinet Dulu

  • Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganjurkan pemerintahan Jokowi-JK agar polemik di antara dua kementerian diselesaikan di internal kabinet. Menurutnya, jangan sampai persoalan tersebut mengemuka ke publik.

    Hal ini disampaikan oleh Fahri Hamzah dalam menanggapi “perebutan” dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

    “Saya sudah sejak awal kritik Pak Jokowi yang terlalu tergesa-gesa mengubah nomenklatur kementerian. Sebenarnya santai dulu sampai Desember 2014,” ujar politisi PKS di sela-sela acara haul ke-5 Gus Dur di Kantor MMD Initiative, Jl. Dempo Nomor 3 Matraman, Jakarta Pusat pada Rabu (7/1).

    Menurutnya, perubahan nomenklatur kementerian baru bisa dilaksanakan pada Januari 2014 karena ada pembahasan APBN Perubahan. Dengan demikian perubahan nomenklatur tersebut bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada.

    “Uang untuk desa kan satu miliar. Ada 72.944 desa. Jadi dana desa sekitar 73 triliun. Jangan sampai terkesan memperebutkan dana desa tersebut. Ini membuat reputasi pemerintah buruk,” tandasnya.


    Files Download :

Related Posts