Kamis, 25 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri "Warning" Kepala Daerah yang Tak Taat Aturan

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri akan lebih tegas terhadap para kepala daerah yang bekerja tidak sesuai peraturan yang berlaku. Kemendagri, kata dia, bisa memberikan peringatan bahkan mengusulkan pemberhentian kepada kepala daerah yang nakal tersebut.

    "Kami akan konsisten melaksanakan UU 23/2014 terkait pengaturan sanksi pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota," ujar Tjahjo, dalam konferensi pers tentang kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (6/1/2015). 

    Menurut Tjahjo, selama ini banyak bupati, wali kota, atau pun gubernur yang mengabaikan keberadaan Kemendagri karena dianggap tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi. Sekarang, tegas Tjahjo, Kemendagri akan menindak kepala daerah yang tidak menaati peraturan. Salah satu ketidaktaatan terhadap aturan, kata Tjahjo, seperti kepala daerah yang tidak masuk dalam beberapa hari, atau bepergian ke luar negeri tanpa izin. 

    "Sekarang kita bisa peringatkan, sampai memberikan usul diberhentikan," kata Tjahjo. 

    Selain memberikan sanksi kepada kepala daerah dan pemerintah daerah, Kemendagri juga akan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tata keuangan daerah.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…