Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Perppu Pilkada Serentak Masih Dibahas DPR


  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Pilkada serentak yang akan digelar pada 2015 masih dibahas di DPR.

    "Perppu itu masih di DPR, kami siap jika dilaksanakan Pilkada serentak pada 2015, Secara infrastruktur hampir 90 persen daerah itu siap anggarannya," Mendagri Tjahyo Kumolo saat berada di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

    Hanya saja, kata Kumolo,, ada penambahan dari 204 kabupaten/kota dan provinsi yang direncanakan Pilkada serentak pada 2015, kemungkinan mencapai 300 daerah. 

    "Ada penambahan daerah lagi, tapi semua kan tergantung dari Perppu yang akan di bahas pada tahun depan," katanya.

    "Kalau KPU siap, Kemdagri akan back up, siap. Permasalahannya kan bukan di KPU dan Kemdagri? Yang ada, menunggu Perppu yang akan dibahas hingga tahun depan oleh DPR," lanjutnya.

    Mendagri menyatakan optimis jika DPR akan menyetujui Perpu tersebut. 

    "Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY, tapi kesiapan KPU dengan penambahan 100 daerah, siap atau tidak, pasti jalan. Karena kalau urusan Plt gubernur, Plt wali kota dan Plt bupati kita siap, anggarannya juga siap," katanya.

    Mendagri menambahkan jika Perpu sudah disetujui dan disahkan, sudah pasti hal itu akan berjalan. 

    "Hanya problem di Perppu yang belum diputuskan, mungkin ada perbaikan Perppu. KPU juga minta waktu supaya bisa berjalan baik nantinya, kan ada penambahan daerah yang akan Pilkada serentak," tambahnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…