Rabu, 20 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Setuju KPK Buka Cabang, tetapi Tidak di Semua Provinsi

  • Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo menyetujui rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka kantor cabang. Akan tetapi, Tjahjo menilai kantor cabang itu tidak perlu dibuka di semua provinsi di Indonesia. 

    "Hasil diskusi kami dengan KPK, KPK dengan penegak hukum yang lain tentunya mempunyai (data) daerah rawan korupsi," ujar Tjahjo Kumolo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (23/12/2014). 

    Tjahjo mengatakan, KPK memerlukan kantor cabang di beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini ditentukan berdasarkan tingginya tindak korupsi di suatu daerah. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun pejabat daerah, kata Tjahjo, memiliki jumlah kasus yang cukup banyak. 

    Dengan demikian, kata dia, penanganan kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah juga harus mendapat perhatian. Salah satu caranya dengan membuka kantor cabang ini. 

    Akan tetapi, Tjahjo menyerahkan kepada KPK untuk menentukan daerah yang akan didirikan kantor cabang. Tjahjo beranggapan KPK lebih tahu daerah-daerah rawan korupsi di Indonesia. 

    Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan, kantor cabang KPK di sejumlah daerah akan dibangun jika mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR. 

    Rencananya, kata Abraham, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. 

    Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui, kata Samad, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar. 

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK melihat ada potensi keberadaan agen perubahan yang bisa diajak bekerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi. KPK akan mendorong sejumlah pihak yang akan menjadi rekan KPK dalam memberantas korupsi melalui kantor cabang.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…