Selasa, 23 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Peran dan Fungsi DPR 2014-2019 Tidak Optimal

  • Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi) menilai bahwa di akhir masa sidang pertama DPR periode 2014-2019 belum menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Peran serap aspirasi, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dari DPR periode 2014-2019 masih sangat minim bahkan tidak ada.

    Hal ini disampaikan oleh Peneliti Senior Formappi Tommy Legowo dalam diskusi Catatan Akhir Formappi 2014 dengan tema "Kompetisi, Perubahan dan Pembelaan Politik," di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat pada Jumat (19/12).

    Dalam diskusi ini hadir Koordinator Formappi Sebas Salang, Peneliti Senior Formappi Lucius Karus, M. Djadijono dan I Made Leo Wiratma.

    "Dalam masa sidang pertama DPR (Oktober-Desember 2014) belum menjalankan peran dan fungsinya secara optimal karena terbelah dalam dua kubu koalisi politik," ujar Tommy dalam memaparkan catatan akhir tahun Formappi.

    Dia mengungkapkan bahwa dalam fungsi legislasi, DPR hanya menghasilkan satu revisi UU, yakni UU MD3 yang merupakan kesepakatan damai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Putih (KIH).

    Formappi, kata Tommy, menilai DPR periode tahun 2009-2014 masih lebih baik dibandingkan DPR sekarang di awal masa tugasnya. DPR sebelumnya, pada Desember 2009, sudah menghasilkan Prolegnas 2009-2014 dan Prolegnas Prioritas tahun 2010.

    "Sementara Prolegnas 2014-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015 belum dihasilkan DPR sekarang," bandingnya.

    Fungsi anggaran DPR sekarang, lanjutnya belum dilaksanakan karena harus menyesuaikan dengan siklus pembahasan APBN. Namun, dilain pihak DPR sudah menikmati APBN untuk gaji dan reses.

    "Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mitra Kerja dalam kaitan dengan fungsi pengawasan juga dilakukan dalam jumlah sangat minimal," tambahnya.

    Dia mengakui beberapa RDPU dilakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat tetapi dalam kerangka DPR yang terbelah. Tidak ada RDPU dengan mitra kerja pemerintah.

    "Apalagi ada Surat Edaran dari Sekretariat Kabinet agar para menteri menunda rapat kerja dengan DPR sampai dengan keterbelahan DPR usai," tegasnya.

    Karena tidak menjalankan fungsi secara optimal lantaran keterbelahan koalisi, maka reses anggota DPR untuk mempertanggungjawabkan fungsi dan menyerap aspirasi masyarakat dikritik.

    "Reses anggota DPR ditolak karena tidak alasan secara faktual untuk melakukan kegiatan ini bagi kepentingan konstituen," katanya.

    Meskipun dikritik, Tommy tetap mendukung reses anggota DPR sebagai alasan pertanggungjawaban kepada konstituen atas apa yang dilakukan selama ini dan untuk serap aspirasi bagi kepentingan masa sidang berikut.

    "Reses tetap dilaksanakan agar para anggota DPR dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan," pungkas Tommy.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    Wapres Harapkan Dualisme DPR Segera Berakhir

    Kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sampai saat ini belum ada titik terang. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun…