Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Presiden soroti kebijakan publik dalam Musrenbangnas 2015-2019

  • Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2015-2019, di Jakarta, Kamis, menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara.

    "Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat maka majulah suatu kota...suatu provinsi...suatu negara," kata Presiden. 

    Ini adalah kali pertama Presiden Joko Widodo membuka acara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

    Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar.

    Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi.

    Ia memulai pemaparannya dari sektor pangan. "Kita sering menyatakan negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya semua kita impor," katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti beras, jagung, gula dan kedelai.

    Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat.

    Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektare irigasi.

    Presiden secara khusus meminta agar para bupati, wali kota, gubernur untuk ikut mengawal program besar tersebut.

    Sektor selanjutnya yang menjadi sorotan Presiden adalah bidang energi. Kepala Negara menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik.

    Ia mengatakan bahwa banyak investor mengantri namun terhambat masalah izin. Disebutkan bahwa di suatu provinsi izin dapat terhambat sampai enam tahun.

    "Target kita tahun ini 35 ribu megawatt," katanya.

    Presiden juga mengatakan pemerintah sedang berusaha mengatasi hal-hal yang menghambat jalannya investasi di berbagai sektor terutama di daerah.

    Sektor maritim

    Pada kesempatan itu Presiden juga kembali menggarisbawahi kebijakan pemerintahannya untuk mengembangkan sektor maritim dan meminta para pejabat publik untuk turut mengawal kebijakan itu di daerah. 

    Ia menyampaikan rencana pembangunan dan perluasan 24 pelabuhan, sentra perikanan dan penindakan tegas pada kapal-kapal asing pencuri ikan. Ia menyebutkan bahwa ribuan kapal asing pencuri ikan itu telah merugikan Indonesia ratusan triliun.

    Untuk usulan pembangunan pelabuhan baru, Presiden menegaskan keperluan tersedianya lahan yang memadai, minimal 500 hektare. 

    "Ini jangkauannya masa depan," katanya seraya menambahkan ketersediaan lahan yang memadai akan mempermudah upaya perluasan pelabuhan di masa datang.

    "Saya berikan contoh yang di Semarang di Surabaya sudah sulit untuk meluaskan pelabuhan karena kanan kirinya sudah dimiliki masyarakat jadi ongkosnya sangat mahal, mau tidak mau dipindahkan atau kalau mau ya reklamasi ke tengah," katanya.

    Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan perlunya mengembangkan sektor pariwisata mengingat potensi yang sangat besar. Ia mendorong daerah untuk juga melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan asing.

    Dalam acara yang bertema "Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian" itu hadir juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para menteri Kabinet Kerja.


    Files Download :

Related Posts

  • No Related posts.