Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Rakyat Tetap Ingin Pilkada Langsung meski Biayanya Dinilai Mahal

  • Penelitian yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, meskipun biaya yang dikeluarkan cukup mahal, publik tetap menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan langsung dinilai lebih mewakili aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin.

    "Mayoritas masyarakat cenderung memandang bahwa memilih pemimpin secara langsung lebih penting dibandingkan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan," ujar peneliti LSI, Dodi Ambardi, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

    Berdasarkan survei yang dilakukan LSI terhadap 2.000 responden, sebanyak 66,8 persen responden menyatakan, berapa pun biaya yang akan dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, tanpa diwakili pihak lain. Hanya 9,0 persen responden yang beranggapan bahwa lebih baik kepala daerah dipilih melalui DPRD.

    Sementara itu, sebanyak 10,2 persen menganggap tidak terlalu penting mengikuti pilkada langsung atau melalui DPRD. Kemudian, sebanyak 14,1 persen memilih tidak tahu.

    Dalam survei LSI, sebanyak 89 persen pemilih Jokowi-JK dan 78 persen pemilih Prabowo-Hatta memilih pemilihan kepala daerah secara langsung. Artinya, sebut Dodi, afiliasi politik tidak menentukan keinginan publik untuk menentukan mekanisme pilkada.

    Dalam survei tersebut, LSI telah mewawancarai 2.000 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Survei yang dilakukan pada 25 Oktober-3 November 2014 tersebut menggunakan metode wawancara secara acak (random sampling) dengan margin of error 2,1 persen.


    sumber : kompas.com


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…