Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini Rekomendasi ICW soal Perbaikan Penggunaan Dana Kampanye Pemilu

  • Koordinator Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengungkap sejumlah rekomendasi dalam upaya perbaikan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilu.

    Rekomendasi ini dihasilkan berdasarkan temuaan ICW dalam melakukan penelusuran (tracking) dana kampanye Pilpres 2014 dalam rentang waktu Agustus - September 2014.

    “Kami merekomendasikan agar KPU dan lembaga-lembaga terkait agar melakukan perbaikan dan pengawasan yang ketat dalam penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilu,” kata Fridaus saat merilis data hasil kajian “Monitoring Dana Kampanye Pilpres 2014” di Hotel Sari Pan Pacifik, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

    Dalam rilis hasil kajian tersebut, hadir pengamat politik dari Lembaga Survei Indikator Burhanuddin Muhtadi, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny Sompie, Ketua PPATK Mohammad Yusuf, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan Daniel Zuchron dan Direktur Transformasi Proses Bisnis Dirjen Pajak, Wahyu K Tokoka.

    Terkait penerimaaan dana kampanye, Firdaus mengharapkan agar KPU perlu melakukan perbaikan atas mekanisme pencatatan dan pengelolahan dana kampanye serta memberikan sanksi tegas atas pelanggaran administratif oleh pasangan kandidat. KPU juga perlu membuka secara rinci atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon.

    “KPU perlu memberi ruang kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) guna penguatan dalam mekanisme dan proses audit serta memberi ruang melakukan audit investigative atas dana kampanye pasangan calon,” tandasnya.

    Pada tingkat pengawasan, Bawaslu harus mempunyai prioritas dalam pengawasan terhadap dana kampanye.

    “Bawaslu juga perlu melakukan pengawasan yang bersinergi dengan PPATK, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPK,”tambahnya.

    Terkait penggunaan dana kampanye, Firdaus menitikberatkan pada dana yang digunakan untuk media massa cetak dan elektronik yang merupakan pengeluaran yang sangat besar dari masing-masing calon. Berdasarkan audit KPU, pasangan Prabowo-Hatta menggunakan sekitar Rp 88,2 miliar untuk media massa cetak dan elektronik. Namun, berdasarkan data Sigi Kaca Pariwara, penggunaan dana kampanye pada pasangan Prabowo-Hatta adalah sekitar Rp 90,5 miliar. Sementara, dari laporan hasil audit penggunaan dana kampanye pasangan Jokowi-JK lebih besar nilainya Rp 50 miliar dibandingkan dengan pantauan Sigi Kaca Pariwara.

    “Perlu ada sanksi yang tegas terhadap peserta pemilu yang melanggar pengunaan spot iklan sesuai dengan peraturan KPU dan KPI tentang Standar Program Siaran. Perlu juga adanya regulasi pembatasan atas belanja iklan pada semua jenis media kampanye agar setiap peserta punya porsi yang sama,” tegasnya.

    Firdaus juga mengharapkan transparansi dalam melaporkan satuan biaya dalam penggunaan belanja iklan kampanye. Selain itu, lanjutnya, KPU dan KPI perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap iklan kampanye dan media yang melanggar.

    “Regulasi harus lebih tegas tentang aspek pemberitaan dan penyiaran dan parlu adanya tindakan tegas terhadap sanksi yang diberikan oleh KPI kepada media atas pelanggaran penggunaan spot iklan,” pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bawaslu harus cek dana kampanye parpol

    Partai politik (parpol) sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk menelusuri kebenaran dana kampanye tersebut."Harus ada upaya dari Bawaslu untuk mengecek…
  • sample9

    Ini batasan sumbangan dana kampanye parpol

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat batasan kepada calon penyumbang partai politik (parpol) untuk pembiayaan pada Pemilu 2014 mendatang. KPU membatasi bagi penyumbang parpol dengan batasan minimal Rp1 miliar untuk…