Senin, 16 Juli 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemerintah Optimistis Perppu Pilkada Diterima DPR

  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Pilkada akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam waktu dekat.

    “Sebagai pihak pemerintah, saya merasa optimis Perppu diterima. Pemerintah dan DPR pasti mendengarkan aspirasi masyarakat yang masih tetap inginkan proses pilkada langsung,” kata Tjahjo Kumolo kepada SP di Jakarta, Kamis (11/12).

    Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan dua Perppu, yaitu Perppu Nomor 1/2014 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan mencabut Undang-Undang (UU) Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

    Aturan pencabutan aturan tersebut ikut diatur karena UU 22/2014 mengatur mekanisme pilkada lewat DPRD. Sementara berdasarkan Perppu 1/2014, pilkada dilakukan langsung oleh rakyat.

    Sedangkan Perppu 2/2014 mencabut ketentuan dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu ini di antaranya berisi mencabut kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah.

    DPR akan membahas dan memutuskan nasib kedua perppu pada Januari 2014. Sejumlah pihak berkeyakinan kedua Perppu tersebut bakal diterima seluruh fraksi di DPR.

    Tjahjo berharap DPR tidak lagi melakukan perdebatan sia-sia yang memungkinkan terjadinya manuver politik.

    “Soal ada masukan, ada pendapat, ada debat, itu wajar. DPR kan forum politik yang akan tingkatkan kualitas UU ataupun Perppu. Tapi tentu kita harapkan tak ada perdebatan sia-sia,” harapnya.

    Sekadar informasi, Perppu 1/2014 memang mengatur pelaksanaan pilkada langsung. Namun, terdapat sejumlah butir-butir perbaikan yang dimasukan ke dalam Perppu tersebut.

    Butir-butir perbaikan itu merupakan kajian dari Partai Demokrat. Karena itulah, PD bertekad untuk memperjuangkan Perppu agar diterima DPR.

    “Demokrat tetap berdiri teguh untuk mendukung Perppu. Perppu ini harga mati yang harus diperjuangkan sehingga harus berhasil,” kata Wakil Ketua Umum DPP PD Agus Hermanto.

    Dia yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga berkomitmen mendukung Perppu. Apalagi, lanjutnya, Presiden telah bertemu dengan SBY yang juga menjabat Ketua Umum DPP PD.

    Dia menambahkan, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga hampir dipastikan tidak akan menolak perppu.

    “Kelihatannya dari bacaan kami, Pak Jokowi menyetujui Perppu. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan partai di KIH lainnya saya yakin tetap inginkan pilkada langsung, tetapi perppu ini adalah langsung dengan perbaikan,” imbuh penasihat Fraksi PD DPR ini.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…