Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

KPU Beberkan Tahapan Pilkada Langsung

  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menguraikan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung apabila dalam pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pilkada langsung tidak memiliki hambatan berarti.

    "Kami memang sudah menyiapkan pedoman-pedoman teknis untuk Perppu, yang pertama dan utama adalah tahapan, karena ini terkait dengan aktivitas teman-teman KPU di daerah walaupun yang menentukan jadwal adalah daerah tetapi mereka perlu tahu tahapannya seperti apa," katanya di Jakarta, Kamis (11/12).

    Berdasar rapat pleno pembahasan pilkada 2015, kata Ferry, KPU mempertimbangkan penyelenggaraan (pemungutan suara) pilkada pada 18 November 2015.

    Ferry menjelaskan hari itu dipilih sebab KPU harus memperhitungkan pendaftaran bakal calon harus enam bulan sebelum pemungutan suara. Enam bulan itu sudah termasuk tiga bulan uji publik sebelum hari pemungutan suara.

    "Dan yang terpenting harinya adalah hari kerja. jadi itu yang dikuatkan dalam konteks tahapan. jadi kita sudah desain itu," imbuhnya.

    Sebagaimana disebut di dalam Perppu, Pilkada 2015 mendatang dilaksanakan dua kali tahapan pemungutan. Sebab diadakan akhir tahun, kemungkinan tahapan kedua tersebut dilakukan 2016.

    Arief Budiman, Komisioner KPU yang lain, mengatakan karena diadakan pada tahun yang berbeda, hal tersebut juga perlu diperhatikan dalam nomenklatur anggaran yang berbeda dan perlu pula diatur di dalam regulasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

    Tidak kalah penting, Ferry melanjutkan, adalah bagaimana pilkada 2015 itu memproses hasilnya dan menyelesaikan sengketanya.

    "Prosesnya harus dihitung misalnya pada proses gugatan masa pencalonan. bahkan ketika dikaitkan dengan proses pilkada," imbuhnya.

    Selain itu, logistik menjadi instrumen yang tidak boleh dilewatkan dalam tahapan persiapannya. Pasalnya, ujar Ferry, pada saat calon diumumkan, kandidat yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat, sudah memulai kampanyenya.

    "Dan pada saat itu juga kita sudah masuk wilayah logistik," tambahnya.

    Uji publik menjadi salah satu tahapan yang tidak mempengaruhi kandidat. Menurut Ferry, uji publik hanyalah salah satu syarat pendaftaran kandidat tersebut.

    Selain itu, berbeda dari kampanye pemilu sebelumnya yang masing-masing kandidat membiayai diri sendiri, Ferry menjelaskan pilkada 2015 nanti, kampanye akan dibiayai oleh KPU pusat dengan APBN.

    "Yakni iklan di media massa, debat, pemasangan alat peraga dan bahan kampanye. kalau dulu kan dibatasi, durasi iklan di TVdan radio itu akan kita desain, saya ingin mengundang teman-teman di media terutama soal durasi," ujarnya.

    Pendanaan juga menjadi persiapan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan. Kisruh koalisi yang merembet hingga DPRD sesungguhnya menjadi kendala KPU untuk menentukan dana pilkada lewat APBD. "Di daerah sendiri masih bergejolak KIH dan KMP sehingga mempengaruhi pembentukan AKD dan rancangan APBD. ini kita tetap minta untuk disiapkan," katanya.

    "Jadi itu memang dikerjakan dalam aktifitas proses pilkada. mudah-mudahan saja kalau tidak ada halangan kita akan koordinasi lagi," pungkasnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…