Rabu, 24 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Gambaran Uji Publik Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2015

  • Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 Pasal 38 disebutkan, calon kepala daerah wajib mengikuti uji publik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 mendatang.

    Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dalam proses uji publik itu nantinya tak diterapkan sistem gugur atau tak ada bakal calon kepala daerah yang dianggap menang maupun kalah.

    "Semuanya menang. Semuanya lolos. Tidak ada menang atau kalah," jelas Ferry di Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/12/2014).

    KPU, lanjut dia, tidak akan menetapkan seorang bakal calon kepala daerah menang atau kalah. Melainkan hanya bertugas menggelar uji publik kemudian mengeluarkan surat keterangan (SK) bahwa para bakal calon tersebut telah diuji.

    Dalam uji publik nantinya para bakal calon kepala daerah akan memaparkan visi misi programnya. Termasuk menyampaikan profil atau rekam jejak masing-masing untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

    "Bahwa nanti partai pas pendaftaran calon tidak terima dia, bukan masalah kita. Yang pasti panitia akan berikan bukti bahwa dia sudah lakukan uji publik. Nanti dikasi surat keterangan," tutur Ferry.

    Uji publik rencananya dilaksanakan pada Februari 2015. Kemudian, pendaftaran bakal calon ditargetkan selesai Maret. Selanjutnya, pendaftaran calon baru dilakukan sekitar Juli-Agustus.

    Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman menambahkan, uji publik dilakukan untuk mengukur 2 hal utama. Yakni kompetensi dan integritas sang bakal calon kepala daerah. Tujuannya, agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat.

    "Mampu dan jujur nggak sih. Silahkan publik yang menilai. KPU hanya bekerja secara administratif mengeluarkan SK bahwa dia telah mengikuti uji publik," jelas Arief.

    Dalam Pasal 38 ayat 2 Perppu nomor 1 tahun 2014 disebutkan, partai politik atau gabungan dapat mengusulkan lebih dari 1 bakal calon Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dilakukan uji publik. Lalu ayat 4 menyatakan, panitia uji publik beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari unsur akademisi, 2 orang dari tokoh masyarakat, dan 1 orang anggota KPU Provinsi/kabupaten/kota.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…