Minggu, 18 November 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Reformasi Birokrasi Harus Mampu Membenahi Sistem

  • Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengemukakan, reformasi birokrasi harus diangkat ke tataran pembenahan sistem.

    Pokok masalah yang diangkat adalah soal tata ulang kelembagaan yang berorientasi kaya fungsi tetapi ramping struktur.

    "Itu membentuk birokrasi yang efisien, lincah, dan fokus," kata Endi, di Jakarta, Rabu (3/12).

    Menurutnya, dari sisi personalia bukan soal jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesungguhnya tapi redistribusi dan peningkatan kompetensi. Dia mengkritik moratorium PNS yang berlaku untuk semua jenis pekerjaan dan berlangsung lima tahun. Ide itu dinilai sebagai sesuatu yang keliru.

    Dijelaskan Endi, rasio PNS saat ini terhadap jumlah penduduk adalah 4,7 juta PNS terhadap 240 juta penduduk. Rasio itu dianggap moderat dibanding negara tetangga di ASEAN lainnya.

    Sayang, dari rasio seperti itu, bangsa ini gagal menjaga distribusi yang merata sesuai tingkat kebutuhan/permintaan layanan di tiap daerah. Dari sisi kompetensi, Endi juga menjelaskan, kompetensi PNS saat ini juga sangat buruk. Ada banyak stok PNS tetapi kurang dari sisi komptensi.

    Hal lain yang diperbaiki adalah mindset dan budaya layanan. Birokrasi negara ini masih mewarisi cetak-pikir dan budaya birokrasi patrimonial Orde Baru. Persepsi dirinya adalah birokrasi itu penguasa (power-culture) bukan pelayan rakyat (service delivery oriented). Jadilah mereka penguasa yang minta dilayani dan tamak berupa upeti, suap, dan korupsi.

    Dia menilai yang dilakukan pemerintah saat ini masih sebatas sisi artifisial seperti hemat perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain.

    Tantangannya bagaimana membawa yang artifisial itu menjadi bagian integral dari pembenahan sistem, dan bagaimana jargon revolusi mental mampu mentransformasi cetak-pikir dan budaya dari orientasi kuasa ke orientasi layananan.

    "Reformasi birokrasi harus mengarah ke efisiensi anggaran, komptensi aparatur, dan orientasi layanan publik. Itulah birokrasi bersih dan melayani," tutur Endi.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Parpol berbenah

    MENDEKATI akhir tahun 2013, tensi politik Indonesia kian meningkat. Suasana pun jadi riuh rendah. Menyongsong masuknya tahun 2014 yang disebut-sebut sebagai tahun politik, persaingan kian kentara.Segala hal bisa menjadi sumber…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…