Rabu, 20 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Komisi II Dorong Perbaikan Regulasi Hukum Pemilu

  • Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yandri Susanto mengungkapkan, Komisi II mendorong adanya perbaikan regulasi hukum pemilihan umum (pemilu), dalam hal ini penguatan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    "Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Bawaslu, mereka meminta diberikan kewenangan lebih baik. Tentunya UU (Undnag-Undang) pemilu harus direvisi dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Bawaslu itu perlu diperkuat," katanya saat dihubungi SP di Jakarta, Selasa (02/11).

    Yandri mengatakan, pihaknya setuju apabila Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dihapuskan jika semangat melakukan itu untuk membuat penegakan hukum pemilu menjadi lebih baik.

    "Saya termasuk yang mengusulkan itu. Itu bisa diatur dalam revisi UU pemilu. Asalkan dalam pembahasannya nanti, Bawaslu dan KPU mau terbuka soal kelemahan dan kelebihannya selama penyelenggaraan pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) yang lalu, perlu dicantumkan apa-apa yang perlu diubah dan diberi penguatan" ujarnya.

    Dalam revisi UU pemilu nanti, khususnya dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 dan pemilu serentak 2019, penyelenggara dan publik perlu dilibatkan.

    "Tentu kami akan melibatkan penyelenggara, pengamat pemilu, peneliti. Karena pemilu ini berkaitan dengan banyak kepentingan dari banyak pihak," katanya.

    Kendati demikian, politikus PAN tersebut menegaskan, dalam rangka penguatan wewenang Bawaslu harus terlebih dahulu ada kajian lebih dalam baik dari sisi hukum maupun akademisnya.

    "Jangan sampai penguatan tersebut malah membuat Bawaslu semakin semena-mena dalam menegakan hukum pemilu," katanya.


    Files Download :

Related Posts