Kamis, 21 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

7 Tantangan Proses Demokratisasi Pasca-Pemilu 2014

  • Koalisi Masyarakat Sipil mengungkapkan tujuh tantangan proses demokratisasi di Indonesia pasca-Pemilu 2014.

    Koalisi ini terdiri dari sepuluh organisasi masyarakat, yakni Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Migrant Care, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Puskapol UI, Public Virtue Institute, Solidaritas Perempuan, dan Yappika.

    "Pertama adalah isu korupsi pemilu dengan tantangan terbesar adalah penerimaan dana iliegal partai politik dan dan kampanye pemilu," ujar Direktur Puskapol UI, Sri Budi Eko Wardani dalam konferensi nasional yang bertajuk "Masyarakat Sipil dan Penguatan Demokrasi Pascapemilu 2014" di Hotel Luwansa Jakarta, Rabu (26/11).

    Kedua, menurutnya, isu penegakan hukum pemilu, yang menjadi tantangan adalah pengaturan dan regulasi pemilu yang tidak sinkron dan tidak terbarukan.

    "Ketiga, isu integritas penyelenggara pemilu dengan tantangan keterbukaan penyelenggara pemilu terhadap data dan proses pelaksanaan tahapan serta dukungan partisipasi masyarakat menjadi kunci atas keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2014," katanya.

    Keempat, tantangan untuk isu konflik dan kekerasan adalah bentuk, aktor, korban, dan cara kekerasan dalam pemilu semakin meluas. Kekerasan tidak lagi berbentuk kekerasan fisik, tetapi kekerasan non-fisik.

    Sedangkan isu kelima, lanjut Sri, adalah isu media. Menurutnya, tantangan kelima yang terkait isu media adalah proses Pemilu 2014 menghasilkan media yang terbelah antara yang pro-pemerintah, oposisi, dan independen serta partisipasi warga yang meningkat secara signifikan dalam isu demokrasi melalui teknologi internet.

    "Keenam, untuk isu partisipasi politik warga, dengan tantangan partisipasi warga masih dipahami sebagai kehadiran dalam forum politik formal, seperti memilih dalam pemilu," tandasnya.

    Sri mengungkapkan, bahwa Orde Baru mewariskan sejumlah masalah partisipasi politik warga yang akut, seperti krisis demokrasi perwakilan, depolitisasi warga, cara-cara militeristik dalam membungkam suara warga, masih kuatnya nilai dan sikap yang antipluralisme dan menjadikan warga sebagai obyek untuk kepentingan elite.

    "Yang terakhir adalah isu keterbukaan informasi, yang menjadi tantangan adalah menyelenggarakan sistem pengelolahan dan pelayanan informasi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," urainya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Bansos Tak Boleh Jadi Instrumen Politik

    Tujuan utama dana bantuan sosial adalah untuk mengurangi risiko sosial yang terjadi di masyarakat dan meningkatkan daya beli. Jumlah dana bantuan sosial yang cukup besar, tahun ini Rp…
  • sample9

    Peran Perempuan di Ranah Politik Formal Masih Minim

    Direktur Eksekutif Women Research Institute Sita Aripurnami mengungkapkan peran perempuan dalam ranah politik formal masih minim. Dua fakta bahwa peran perempuan masih minim, yakni keterwakilan di pemilihan kepala daerah (pilkada)…
  • sample9

    Edukasi Politik Melalui Media

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas berpendapat partai politik tidak banyak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat."Pendidikan politik itu tidak ada. Saya berani memprediksi Pemilu 2019 minimal seperti ini,"…
  • sample9

    Politik Pemilu

    PEMILU legislatif merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih orang-orang baik yang akan memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Persoalannya, baik menurut rakyat belum tentu baik menurut calon anggota legislatif, belum…
  • sample9

    Partai Politik Boleh Terima Sumbangan Hingga Kampanye Usai

    Komisi Pemilihan Umum memperbolehkan partai politik peserta pemilu menerima sumbangan dana dari calon anggota legislatif maupun pihak ketiga hingga masa kampanye berakhir pada 5 April mendatang, kata Komisioner KPU Hadar…
  • sample9

    Ini Format Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik

    Jajaran Komisi Pemilihan Umum  merancang jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum secara integral antara KPU Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. KPU mengatur kampanye partai politik secara bergilir berdasarkan provinsi."Empat partai kampanye…
  • sample9

    Perguruan tinggi jangan antipolitik

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Marzuki Alie menyarankan seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia untuk tidak anti terhadap politik.
  • sample9

    Kampus dapat manfaatkan 2014 untuk pendidikan politik

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, momentum tahun politik 2014, yang tidak terjadi tiap tahun, dapat dimanfaatkan pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan politik. 
  • sample9

    Galang Kerukunan di Tahun Politik

    HARI Kerukunan Nasional disetujui Presiden untuk diperingati setiap tanggal 3 Januari. Pencanangannya dilakukan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Minggu (5/1), dan diramaikan oleh gerak jalan yang diikuti 130 ribu orang.…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…
  • sample9

    Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

    Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan…
  • sample9

    Maraknya Politik Dinasti di Indonesia

    Salah satu efek samping dari pilkada dengan melahirkan dinasti-dinasti di daerah. Banyak anak dan isteri yang menggantikan ayah dan suami mereka untuk memimpin daerah.