Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pemilu Elektronik Masih Terkendala Persoalan Legalitas

  • Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari Grahitandaru menegaskan bahwa pemilu dengan sistem elektronik atau e-Voting sulit diterapkan lantaran masih terkendala persoalan legalitas.

    "Pemilu dengan sistem e-Voting masih terkendala persoalan legalitas atau payung hukum meskipun putusan MK memperbolehkan penerapan sistem e-Voting ini," ujar Andrari dalam diskusi tentang rencana penerapan pilkada melalui elektronik atau e-Voting bertajuk "Mengukur Kesiapan Daerah dengan Pilkada E-Voting" di MMD Initiative, Jakarta, Rabu (19/11).

    Dalam acara tersebut, hadir juga sebagai pembicara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Bupati Musirawas, Sumatera Selatan Ridwan Mukti.

    Dia menuturkan bahwa pada tahun 2010, MK telah memutuskan pemilu melalui e-Voting diperbolehkan. Hal ini, lanjutnya tertuang dalam putusan MK nomor 147/PPU-VII/2010.

    "Dalam putusan MK tersebut ditegaskan bahwa pemilu melalui e-Voting diperbolehkan sepanjang berdasarkan asas Luber-Jurdil dan tersedianya lima komponen, yakni teknologi, penyelenggara, anggaran, legalitas dan masyarakat," jelasnya.

    Menurut Andrari, komponen lain sudah terpenuhi agar bisa terlaksananya pemilu melalui e-Voting. Namun, pelaksanaan e-Voting ini terkendala lantaran persoalan legalitas. Putusan MK, katanya tidak bisa dijadikan dasar legal atau konstitusional pelaksanaan e-Voting.

    "KPU tidak bisa membuat peraturan pelaksanaan pemilu dengan sistem elektronik berdasarkan putusan MK. KPU harus berdasarkan UU dalam membuat peraturan pemilu," tandasnya.

    Untuk menyiasati ketiadaan payung hukum dalam menerapkan pemilu e-Voting ini, Andrari menganjurkan dilakukan E-rekapitulasi dalam pemilu.

    Dalam sistem e-rekapitulasi ini, menurutnya, pemungutan suara tetap dilakukan secara manual atau dicoblos, tetapi hasil rekapitulasinya di tingkat TPS langsung dikirim ke pusat melalui handphone (SMS) atau sarana elektronik lainnya.

    "SMS tersebut dikirim ke pusat untuk langsung diolah dan juga dikirim ke semua penyelenggara pemilu dan saksi di tempat pemungutan suara. Jadi, penghitungannya tidak berjenjang dan penghitungan yang dikirim via SMS dapat dijadikan alat bukti jika ada sengketa pemilu," urainya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    "E-Voting" Belum Diterapkan karena Masalah Kepercayaan

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik atau dikenal dengan e-voting belum dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serempak pada Desember 2015 ini.…