Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

E-Voting Hemat Anggaran Pemilu Sampai 40%

  • Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai Pemilihan Umum (Pemilu) melalui e-voting akan menghemat biaya sampai 40 persen. Karena itu, Mahfud menganjurkan dalam pemilu yang akan datang, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menerapkan sistem pemilu melalui e-voting.

    "Jika e-voting dilakukan secara nasional, maka akan menghemat 40 persen anggaran pemilu. (Sebab) E-voting hanya akan menggunakan 60 persen alokasi anggaran pemilu" ujar Mahfud dalam diskusi tentang rencana penerapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui elektronik atau e-voting bertajuk "Mengukur Kesiapan Daerah dengan Pilkada E-Voting" di MMD Initiative, Jakarta, Rabu (19/11).

    Dalam acara tersebut, hadir juga sebagai pembicara Bupati Musirawas, Sumatera Selatan Ridwan Mukti dan Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT Andrari Grahitandaru.

    Mahfud beranggapan pemilu lewat e-voting dapat mempercepat hasil perhitungan pemilu dan menghindari potensi kecurangan.
    "Mungkin pemilihan selesai jam 1 (13.00). Jam 3 (15.00) atau 4 (16.00) sudah bisa diketahui pemenangnya. Selain itu, potensi kecurangan sebagai yang dikeluhkan pada pemilu 2009 dan 2014 dapat diminimalisir" jelasnya.

    Sebelumnya, MK mengingatkan, e-voting dapat digunakan dalam pemilu dengan syarat semua daerah di Indonesia sudah siap, baik dari sisi pemilih, perangkat, dan kesiapan pihak terkait lainnya. "Mestinya negara ini bisa langsung memilih e-voting. Kecuali, ada pemikiran-pemikiran, ini proyek, maka ini tidak akan jadi-jadi. Secara kondisi, e-voting sudah siap dipakai,” tegas Mahfud.

    Mahfud juga meminta pemerintahan Jokowi-JK, khususnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo supaya sejak dari awal segera mengajukan pembahasan UU Pemilu. "Mumpung di awal pemerintahan baru, Mendagri segera menyelesaikan RUU Pemilu secara serentak,"tandasnya.

    Sebabnya, kata Mahfud, jika UU Pemilu baru dibahas mendekati waktu pemilu atau lebih dari 2 tahun setelah pemerintahan dan DPR berjalan, maka UU itu sarat kepentingan berbagai pihak. "Kalau sudah 2 tahun lebih atau tahun ketiga dan sebentar lagi pemilu, itu sudah banyak orang bermain, serta banyak kepentingan dan tidak obyektif lagi," tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    "E-Voting" Belum Diterapkan karena Masalah Kepercayaan

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengatakan penggunaan sistem pemungutan suara secara elektronik atau dikenal dengan e-voting belum dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serempak pada Desember 2015 ini.…