Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

DPR Jadwalkan Paripurna Pembentukan Badan Legislasi

  • DPR RI menjadwalkan penyelenggaraan rapat paripurna yang mengagendakan pembentukan badan legislasi serta penyerahan nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dari fraksi-fraksi yang belum menyerahkannya, Selasa (18/11), hari ini.

    "Kami menjadwalkan akan menyelenggarakan rapat paripurna pada Selasa," kata Ketua DPR RI Setya Novanto usai penandatanganan kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Senin (17/11).

    Menurut Novanto, setelah penandatanganan kesepakatan KIH dan KMP diharapkan DPR RI dapat segera menjalankan tugas dan fungsinya.

    Pada rapat paripurna, kata dia, akan dibahas pembentukan badan legislasi serta penyerahan nama-nama anggota fraksi untuk pengisian anggota komisi dan AKD dari fraksi-fraksi yang belum menyerahkannya.

    "Setelah rapat paripurna kita harapkan komisi-komisi dapat segera bekerja menyusun jadwal rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya masing-masing," katanya.

    Saat ini, kata Novanto, komisi-komisi di DPR RI sudah mulai mencatat rencana raker dan RDP dengan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya masing-masing.

    Untuk tahap pertama, kata dia, komisi-komisi di DPR RI akan mengundang menteri-menteri koordinator untuk menjelaskan pokok-pokok kebijakan pemerintah sesuai dengan bidangnya.

    Ada empat menteri koordinator pada Kabinet Kerja di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ketika ditanya soal revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Novanto menjelaskan akan segera direvisi setelah terbentuknya badan legislasi.

    Menurut dia, pasal-pasal yang akan direvisi sudah disepakati pada forum perundingan sehingga nantinya badan legislasi menetapkan program prioritas legislasi nasional dan setelah itu merevisi UU MD3.

    "Kita harapkan, revisi UU MD3 segera selesai sehingga dapat dilakukan pengisian pimpinan komisi-komisi dan AKD dari KIH," katanya.

    Juru runding dari KIH Pramono Anung Wibowo mengatakah fraksi-fraksi dari partai politik anggota KIH akan menyerahkan nama-nama anggotanya untuk mengisi anggota komisi dan AKD setelah badan legislasi terbentuk.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo itu mengatakan pada rapat paripurna, Selasa, akan dibahas pembentukan badan legislasi. Badan legislasi yang terbentuk menindaklanjuti hasil kesepakatan KIH-KMP, yakni merevisi UU MD3.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    Wapres Harapkan Dualisme DPR Segera Berakhir

    Kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sampai saat ini belum ada titik terang. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun…