Kamis, 21 Februari 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Mendagri Minta Seluruh Pemda Jangan Boros

  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengingatkan para kepala daerah untuk segera melaksanakan penghematan anggaran.

    Caranya, pemda tidak menganggarkan hal-hal yang tidak terlalu mendesak dan dialihkan untuk kebutuhan rakyat kecil.  Dikatakan, penghematan anggaran merupakan komitmen Presiden Joko Widodo.

    “Seluruh Pemda harus mengurangi pemborosan. Hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan lebih baik diarahkan untuk petani, nelayan dan buruh. Serta khususnya untuk pengobatan-pengobatan dan beasiswa kepada seluruh masyarakat yang memerlukan,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (3/11).

    Menurut Tjahjo, komitmen Presiden in  demi hadirnya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena itu Kemendagri akan mencoba terus mengupdate data penduduk, sehingga penerima subsidi mulai dari subsidi pendidikan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP), benar-benar masyarakat yang membutuhkan.

    “Supaya yang sakit bisa berobat gratis, anak-anak yang sekolah bisa dibiayai dengan gratis. Kita akan kaji lebih jauh dan penerimanya akan dilakukan bertahap. Saya yakin dalam akhir tahun ini sudah bisa tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Semoga janji beliau (Presiden, red) saat kampanye bisa diwujudkan,” katanya.

    Terkait KIS dan KIP, Badan Pengelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kata Tjahjo, saat ini juga telah menurunkan tim ke daerah-daerah. Mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga desa. Langkah tersebut dilakukan agar benar-benar alokasi anggaran tidak salah sasaran.

    “Nah bagian dari pemerintah, ya itu tadi, mengalihkan subsidi-subsidi yang tidak pada tempatnya dapat diterima dengan baik. Seluruh birokrasi, kepala desa, menteri, kelurahan dan pejabat terkait harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat,” katanya.

    Untuk mengingatkan para kepala daerah, Presiden kata Tjahjo akan menyampaikannya secara langsung dalam rapat koordinasi dengan seluruh gubernur, di Jakarta, Selasa (4/11). Kemudian setelah itu langkah yang sama juga akan dikemukakan kepada para bupati dan wali kota secara bertahap, dalam rapat koordinasi lanjutan nantinya.

    “Ini supaya mereka (kepala daerah, red) mengontrol dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan keuangan negara. Kita ingin memotong berbagai perizinan, memotong birokrasi. Jadi kita akan mengurangi berbagai hal-hal yang berkaitan dengan pemborosan,” katanya.


    sumber : jpnn.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Mendagri Ungkap Indonesia Negara Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Indonesia sebagai negara peraturan lantaran banyaknya jumlah peraturan yang ada di tanah air. "Terkait efektivitas dan efisiensi yang menjadi arahan Presiden, ternyata negara kita negara…
  • sample9

    Mendagri Ingin Kembali Kedepankan Siskamling

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ingin kembali mengedepankan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk masalah penanganan konflik. Hal tersebut diungkapkan usai menutup Rapat Kordinasi Koordinasi Nasional…
  • sample9

    Tak Hanya Gafatar, Mendagri Minta Semua Ormas Ditelaah Kembali

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan radiogram ke seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah se-Indonesia. Radiogram terkait keberadaan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) serta organisasi lain. "Sudah bikin radiogram ke…
  • sample9

    Mendagri: Stabilitas Nasional Tergantung Kerukunan Masyarakat

    <header 10;="" top:="" 0px;="" width:="" 360px;="" padding:="" margin:="" font-family:="" 'helvetica="" neue',="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" line-height:="" 17.6px;="" position:="" fixed="" !important;"=""><div class="fixed-top" 50px;="" background:="" rgb(210,="" 28,="" 30);"="">
  • sample9

    Kemendagri Fasilitasi Kepesertaan BPJS

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sepakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…