Jumat, 25 Mei 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Belajar dari SBY, Tak Salah Jokowi Tunda Kabinet

  • Sebelum Joko Widodo resmi menjadi presiden RI ketujuh, Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Ditambah Andi Mallarangeng, tiga menteri aktif di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono terjerat kasus korupsi.

    Maka tidak salah kalau Jokowi melihat konsekuensi paling logis yaitu mencegah kabinetnya “disusupi” orang-orang bermasalah dengan secara proaktif memberikan daftar nama calon menteri untuk di-screening.

    Bukan hanya KPK, Jokowi juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menaruh orang-orang itu di bawah mikroskop mereka.

    Itu lebih baik daripada di tengah jalan presiden dibuat tertegun oleh berita menteri ini menjadi tersangka atau menteri itu harus bolak-balik datang ke sidang korupsi entah sebagai saksi atau terdakwa.

    Langkah Jokowi ini menjadi preseden yang tidak disangka semua orang, termasuk nama-nama potensial yang santer disebut masuk daftar calon, dan juga dari kubu oposisi.

    Petinggi Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyindir sebetulnya yang berwenang menunjuk menteri itu presiden atau KPK?

    Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dalam sebuah talk show televisi Selasa (21/10) malam tegas mengatakan KPK tidak berwenang memberi arahan ke Jokowi “jangan pilih calon ini, pilihlah yang itu.”

    Tugas KPK hanya memberi jawaban atas pertanyaan siapa di antara nama-nama yang diajukan ternyata memiliki potensi masalah hukum di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, inisiatif datang dari presiden sendiri, bukan KPK.

    Poin penting kedua dari preseden yang dibuat Jokowi ini adalah dia membuktikan komitmen politik non-transaksional yang diucapkannya dalam kampanye. Sekuat apa pun calon yang diajukan partai politik pendukung, atau meskipun dia satu-satunya calon yang ada untuk pos tertentu, kalau masuk radar KPK maka Jokowi bisa bilang “no, thanks.”

    Dengan KPK dan PPATK di kiri-kanannya, Jokowi lebih mudah mendahulukan kepentingan rakyat -- yaitu memilih menteri dengan track record bersih, daripada membalas budi parpol yang mengusungnya sebagai capres. Itu substansinya.

    Kritikan seperti yang disampaikan Fadli Zon hanya menyinggung masalah teknis saja, atau lebih ke ego seseorang. Tapi faktanya Jokowi tidak merasa kewenangannya sebagai presiden direduksi dengan meminta KPK terlibat.

    Poin ketiga, saat ini semangat kerja, moralitas dan integritas para calon perlu dikedepankan dibanding kriteria-kriteria lain. Menteri, Kapolri, Jaksa Agung atau Panglima TNI tak harus gagah, berkumis, cantik atau lulusan Amerika.

    Banyak pakar berbagai bidang yang sebelumya dikenal kritis, cerdas dan penuh ide, setelah menjadi menteri ternyata kinerjanya biasa-biasa saja. Menteri atau mantan menteri yang terjerat kasus korupsi, umumnya berasal dari parpol. Tampaknya, Jokowi belajar dari kasus-kasus ini.

    Dengan membagi tugas bersama KPK dan PPATK, tim seleksi Jokowi tinggal mengetes skill para calon yang lolos screening awal. Risikonya memang pembentukan kabinet yang ditunggu-tunggu rakyat menjadi tertunda beberapa hari, tapi itu lebih baik daripada menanggung duri selama lima tahun.

    Poin keempat, Langkah Jokowi ini juga berwawasan ke depan, kalau kembali menarik pelajaran dari SBY.

    Di awal masa jabatannya, SBY berjanji akan menjadi panglima terdepan dalam pemberantasan korupsi dan gencar mengkampanyekan “Katakan Tidak Pada Korupsi” lewat poster dan iklan media cetak/elektronik.


    sumber : beritasatu.com


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Jadi Suatu Kebutuhan

    Pengamat dari Populi Center, Nico Harjanto, memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, reshuffle adalah suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang…