Selasa, 23 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

5 Tahun DPR Selesaikan 126 RUU

  • DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 126 rancangan undang-undang dan menyetujuinya menjadi undang-undang dalam waktu lima tahun pada periode 2009-2014.

    "Sebanyak 126 RUU tersebut meliputi RUU yang telah ditetapkan dalam prolegnas (program prioritas legislasi nasional) serta RUU kumulatif terbuka," kata Marzuki Alie pada pidatonya ketika memimpin rapat paripurna penutupan masa bhakti anggota DPR RI periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (30/9).

    Menurut Marzuki Alie, dari pelaksanaan proglenas jangka menengah tahun periode keanggotaan tahun 2010-2014, DPR RI telah menyelaikan pembahasan sebanyak 59 RUU.

    Selain itu, kata dia, DPR RI juga telah menyelesaikan sebanyak 56 RUU kumulatih terbuka yang merupakan luncuran dari anggota DPR RI periode sebelumnya yakni 2004-2009 dan perjanjian internasional.

    "Pelaksanaan hasil prolegnas tahun 2010-2014 ini hendaknya tidak hanya dilihat dari target kuantitatif yakni jumlah UU yang dihasilkan, tapi juga harus dilihat dari banyaknya UU yang prorakyat," katanya.

    Marzuki mencontohkan, produk UU yang prorakyat antara lain, UU tentang BPJS, UU tentang Desa, UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU tentang Bantuan Hukum, serta UU tentang Penanganan Fakir Miskin.

    Sementara itu, RUU Kumulatif terbuka yang diselesaikan DPR RI, kata dia, meliputi kumulatif terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional, kumulatif terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi
    dan Kabupaten/Kota, kumulatif terbukia tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU menjadi UU.

    Di sisi lain, kata Marzuki, terhadap RUU Prolegnas tahun 2014 usulan DPD RI, yakni RUU tentang Kelautan telah selesai dibahas dan disetujui menjadi UU.

    Pada kesempatan tersebut, Marzuki juga menyatakan, ada sebanyak 27 RUU yang hingga akhir masa bhakti periode 2009-2014 masih dalam pembicaraan tingkat pertama di komisi-komisi maupun panitia khusus, yang belum dapat diselesaikan.

    "beberapa usulan dari Pansus agar RUU-RUU yang tidak dapat diselesaikan dapat dibahas oleh anggota DPR RI periode berikutnya, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya," katanya.


    Files Download :

Related Posts

  • sample9

    Pemerintah Minta DPR Revisi UU Pemberantasan Terorisme

    Pemerintah saat ini sedang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme agar aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pencegahan.Demikian kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan.“Kami…
  • sample9

    DPR dan Pemerintah Loloskan 37 RUU Prioritas

    Pemerintah bersama  DPR serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akhirnya menyepakati 159 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk ke daftar proyeksi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Dari 159 RUU yang masuk…
  • sample9

    Wapres Harapkan Dualisme DPR Segera Berakhir

    Kisruh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sampai saat ini belum ada titik terang. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pun…