Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Dukungan Publik Terus Mengalir untuk Peninjauan Kembali UU Pilkada

  • Setalah paripurna mengesahkan Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI Kamis (25/9) lalu, muncul reaksi keras dari masyarakat yang mengecam pengesahaan UU yang bagi publik hanya mementingkan kepentingan elite politik.

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan, hingga saat ini, mengalir dukungan deras dari berbagai pihak untuk mendorong UU Pilkada yang tidak mencerminkan semangat demokrasi itu ditinjau kembali (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Semenjak hari itu (paripurna pengesahan RUU Pilkada) banyak teman-teman dari mana pun yang menghubungi saya lewat e-mail, SMS, BBM, telepon menyatakan dukungannya agar UU Pilkada dibawa ke MK," ujarnya saat ditemui sebelum diskusi "Polemik" di Warung Daun Cafe di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9).

    Titi melanjutkan, banyak pihak yang mempersoalkan UU itu dan menyatakan sikap untuk bergabung menggugat UU yang dinilai merampas hak konstitusi rakyat.

    "Ternyata ada kekuatan besar yang kita hadapi. Volunterisme dari banyak kelompok masyarakat ingin melakukan gerakan ini," imbuhnya.

    Titi juga mengaku, saat ini pendalaman terhadap UU Pilkada lewat DPRD itu sedang dilakukan untuk memantapkan argumentasi dan fakta sebagai persiapan peninjauan kembali di MK.

    "Kami berharap MK mendengarkan suara masyarakat yang lantang menyuarakannya. Arus besar ini yang mengatakan mereka harus berpihak," katanya.

    Sebelum mengajukan JR di MK, Titi mengaku lebih dari 30 Civil Society Organization akan menggelar aksi kekecewaan kepada Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang dalam paripurna kemarin, tidak secara tegas menentukan sikapnya kepada rakyat.

    "Betapa publik sungguh sangat tersakiti atas rentetan manuver SBY. Ini merupakan, puncak dari janji-janji yang ditawarkan SBY tetapi selalu berujung dalih dia teraniaya dan sebagainya," ujarnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…