Sabtu, 18 Agustus 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Melalui DPRD Dinilai Sebagai Arus Balik Demokrasi

  • Sekretaris Jenderal Transpansi Internasional Indonesia (TII), Dadang Sasongko, berpendapat, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD merupakan arus balik demokrasi di Indonesia.

    "Kalau keputusan itu (Pilkada melalui DPRD), ini yang disebut arus balik demokrasi. Arus balik pemberantasan korupsi," kata Danang dalam konferensi pers di kantor TII, Rabu (24/9).

    Danang mengingatkan kepada anggota dewan agar tidak mengambil keputusan yang kontraproduktif dengan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

    Danang mematahkan seluruh argumen anggota DPR pendukung Pilkada melalui DRPD. Argumen bahwa Pilkada langsung sarat korupsi dan menghabiskan anggaran, dinilai Danang tidak benar.

    Ihwal minimnya integritas yang dijadikan salah satu alasan untuk mengubah sistem Pilkada, Danang menjelaskan, hal itu tak hanya disebabkan oleh situasi tata kelola yang kurang baik. Namun juga dikarenakan tidak adanya sistem penegakan hukum yang akuntabel dan transparan.

    "DRPD juga bermasalah karena direkrut oleh partai bermasalah, representasi lembaga perwakilan kita juga bermasalah," kata Danang.

    Solusi atas segala permasalahan dalam Pilkada langsung tidaklah dengan mengembalikan peran DPRD untuk memilih kepala daerah. Justru, kata Danang, yang harus dilakukan adalah membenahi DPRD, partai, dan birokrasi.

    "Nggak meloncat tiba-tiba. Kalau ini terjadi justru kayak efek bola salju. Begitu dipilih DPRD, integritas akan runtuh. Aspek tata pemerintahan baiknya akan mengalami keruntuhan juga. Kalau Pilkada melalui DPRD itu justru membuka peluang transaksi politik, mempersempit ruang pengawasan publik, dan mengurangi mandat kontrol oleh rakyat," jelas Danang.

    Besok, Kamis (25/9) menjadi hari penentuan atas proses demokrasi di Indonesia. DPR akan menggelar rapat paripurna terkait RUU Pilkada. Para anggota dewan akan memutuskan apakah Pilkada ke depan akan diwakili oleh DPRD atau tidak.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…