Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pimpinan DPR Upayakan Pengesahan RUU Pilkada Tanpa Voting

  • Pimpinan DPR akan mengupayakan agar pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak melalui voting. Karena itu, pimpinan DPR terus mencari titik temu untuk menyatukan dua pandangan berbeda mengenai mekanisme pilkada.

    "Paripurna pengesahan RUU Pilkada akan saya pimpin. Kalau bisa jangan voting. Saya akan cari solusi jalan tengah," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR Jakarta, Selasa (23/9).

    Dia menambahkan, pengesahan RUU Pilkada dijadwalkan bakal berlangsung pada Kamis (25/9). Selain RUU Pilkada, pada hari tersebut juga bakal disahkan RUU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

    "RUU Pemda digeser tanggal pengesahannya jadi tanggal 25 September. RUU Pilkada tetap dijadwalkan tanggal 25 September," imbuh Politikus Partai Golkar ini.

    Sementara itu, rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Pilkada rencananya dilaksanakan pada Rabu (24/9). Panitia kerja (Panja) RUU Pilkada bakal melaporkan draft terakhir kepada pemerintah dan Komisi II DPR. Dalam rapat kerja (raker) tersebut, sembilan fraksi juga diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…