Senin, 18 Maret 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Ini 7 Instruksi SBY Merespon ISIS

  • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan tujuh hal yang merupakan respon pemerintah atas perkembangan isu dan gerakan organisasi radikal Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State (IS).

    Tujuh hal yang merupakan kesimpulan rapat terbatas itu memuat tentang pengawasan warga negara Indonesia (WNI), warga asing, tindak pencegahan hingga penegakan hukum.

    “Dinamika perkembangan isu Islamic State dari hari ke hari dari bulan lalu sejak pemerintah menyampaikan hal yang keras, isu tidak semakin mereda,” ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9).

    Tujuh hal yang dinstruksikan presiden yakni pertama, kementerian dan lembaga terkait harus proaktif dalam pencegahan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana menyeleksi ketat perjalanan WNI ke Timur Tengah, khususnya Suriah dan Turki.

    Kedua, berbagai instansi yang dalam kaitan WNI di luar negeri diminta memantau nama-nama WNI yang berada di Suriah saat ini. Ketiga, aparat hukum dan masyarakat diminta mengawasi gerak-gerik warga asing di Indonesia. “Operasi Imigrasi yang lalu sudah harus kita jalankan terhadap warga negara asing di Indonesia,” katanya.

    Keempat, institusi hukum, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, diperintahkan memperketat pengelolaan lembaga pemasyarakatan, khususnya yang dihuni para terpidana kasus terorisme. Hal ini dilakukan untuk mencegah komunikasi di antara para pelaku teror.

    Kelima, pengawasan aparat hukum dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi konflik dengan jejak rekamnya selama ini.

    Keenam, menteri agama diminta mengkordinasikan pendekatan soft power dalam mengelola isu ini, dengan mengintensifkan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

    Ketujuh, pemerintah harus menindak tegas pelaku terorisme yang dianggap merusak nilai-nilai bangsa dan Pancasila.
    “Yang pasti bila ada kegiatan yang melanggar hukum, tindakan radikal dan terorisme pasti itu akan menghadapi penegakan hukum,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Minggu (14/9) dini hari, aparat Kepolisian menangkap tiga WNI dan empat warga asing asal Turki di Sulawesi Tengah. Tujuh orang tersebut diduga terkait dengan jaringan kelompok teror.


    Files Download :

Related Posts