Jumat, 19 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Catatan Kemendagri, 328 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum

  • Dampak negatif dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah banyaknya pejabat yang kemudian tersangkut kasus hukum. 

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama 2005-2014 ada 328 pejabat yang tersangkut kasus hukum dimana 80% masuk penjara lantaran kasus korupsi. 

    “Dan ini bisa ditambah lagi, karena ada kepala daerah yang tersangkut masalah hukum,” ujar juru bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riatmadji dalam acara  diskusi Polemik Sindo Radio Trijaya di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (13/9/2014).

    Dodi mengatakan, setelah dilakukan kajian mendalam ternyata tidak dapat dipungkiri ada korelasi antara pemilihan kepala daerah langsung, perbuatan melanggar hukum dengan persoalan korupsi yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya itu. 

    Menurutnya, faktor utama persoalan tersebut, karena besarnya pengeluaran yang dilakukan para kepala daerah dan wakilnya selama proses pencalonan berlangsung. 

    “Dan itu bahkan diangkat oleh Mendagri (Gamawan Fauzi) dalam disertasinya yang akan diuji terbuka pada 19 September bahwa memang ada korelasi antara perbuatan melanggar hukum,” ucapnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…