Minggu, 21 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada DPRD Sandera APBD dan Aspirasi Rakyat

  • Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas mengatakan, dalih DPR bahwa dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD pun akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meragukan.

    "Memang KPK sudah kuat terutama dalam dukungan publik tetapi pertanyaannya, apakah KPK bisa menjangkau 34 provinsi di Indonesia dan kabupaten kotanya? Saya pikir tidak," katanya di Eatology di Jl. H. Agus Salim, Jakarta Pusat, Kamis (11/9).

    Menurut Firdaus, KPK hanya kuat menangani kasus korupsi di daerah Jakarta dan di daerah-daerah yang data kasus korupsinya valid. "Tetapi banyak juga transaksi korupsi yang tidak bisa diungkapkan KPK," imbuhnya.

    Firdaus melanjutkan, dalih DPR bahwa pemilihan kepala daerah langsung mengeluarkan biaya banyak juga tidak tepat untuk dijadikan alasan pilkada harus dikembalikan kepada parlemen. Karena, menurutnya, alasan teknis tersebut tidak bisa digunakan untuk menggugurkan alasan substantif pilkada langsung bahwa aspirasi dari kedaulatan rakyat jauh lebih penting.

    "Artinya pemilu itu ya harus representasi dari publik. Misalnya dalam penghematan biaya, MK telah mengeluarkan pemilu serentak antara pilpres, pileg. Ini juga bisa menjadi salah satu teknis dalam penghemetan biaya," tambahnya.

    Menurutnya, pilkada lewat DPRD justru akan semakin menyandera uang rakyat di daerah dan melahirkan modus-modus korupsi baru yang belum pernah ada.

    "Kalau oleh DPRD tentu dia akan menjadi transaksional selama lima tahun. Bahkan akan menyandera APBD selama lima tahun. Aspirasi publik akan tergadaikan. Publik akan tidak terperhatikan," ujarnya. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…