Jumat, 19 Januari 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Langsung Ciptakan Ikatan Emosional Pejabat Publik dan Rakyat

  • Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menjadi perdebatan banyak pihak. Salah satu poin utama yang menimbulkan polemik adalah pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD alias tidak lagi pilkada langsung oleh rakyat.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, pilkada langsung oleh rakyat bisa jadi alat kontrol yang efektif bagi pejabat publik.

    "Kalau sudah dipilih langsung, mekanisme kontrol oleh rakyat jadi kuat. Ini bisa meningkatkan kinerja pejabat publik. Ini semua kan bagian dari pendewasaan berdemokrasi, (pejabat publik) dipilih oleh rakyat, lalu pejabat publik lebih dekat dengan rakyat, ada kritik, evaluasi, dan membangun visi bersama-sama ke depan,” kata bupati berusia 41 tahun itu.

    Pilkada langsung oleh rakyat, sambung Anas, secara psikologi politik menciptakan ikatan emosional antara pejabat publik dan rakyat yang memilihnya.

    "Pejabat publik bisa lebih responsif. Berjumpa, berdialog, membangun dengan serius," jelasnya.

    Berkaca dari pengalamannya di Banyuwangi, Anas menceritakan, dia membikin forum pertanggungjawaban publik secara langsung ke elemen-elemen masyarakat.

    Secara bergiliran, dia dan wakil bupati melaporkan kinerja ke sekitar 12.000 ketua RT/RW, kepala desa, guru, kader Posyandu, tokoh agama dan masyarakat, organisasi perempuan, serta kaum muda dan netizen. Tentu saja, pertanggungjawaban resmi ke legislatif (DPRD) daerah juga dilakukan.

    "Pelaporan kinerja ke publik ini saya kira bisa meningkatkan rasa memiliki masyarakat ke program-program pembangunan daerah. Kan tidak mungkin pemerintah daerah jalan sendirian untuk menyukseskan program pembangunan. Kalau rakyat dilibatkan itu timbul suasana happy. Saling memiliki. Nah itu awal mulanya didorong oleh partisipasi rakyat dalam memilih pemimpinnya, ya lewat pilkada langsung," tuturnya.

    Terkait anggapan bahwa pilkada langsung menimbulkan biaya yang sangat besar, menurut Anas, hal itu tergantung strategi kampanye.

    "Ada banyak strategi. Lewat media sosial dan sebagainya. Dan yang terpenting calon itu dekat di hati rakyat. Saya kira kalau partisipasi dibangun, spirit voluntarisme atau kerelawanan bisa muncul. Saya dulu maju Pilkada juga banyak didukung relawan-relawan itu, jadi cost bisa ditekan," tuturnya.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…