Senin, 10 Desember 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pembahasan RUU Pilkada, Lanjutan Sengketa Pilpres

  • Pakar komunikasi politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Firdaus Muhammad menilai pertarungan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR RI merupakan dampak dari pertarungan pemilu presiden pada 9 Juli lalu.

    "Saya melihat pertarungan dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR RI yang harus diselesaikan September ini merupakan lanjutan dari pertarungan di pemilu presiden," kata Firdaus Muhammad pada diskusi "RUU Pemilukada Ditunda?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (5/9).

    Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah, bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini Mashudi, mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdhansyah dan caleg terpilih DPR RI dari Partai Nasdem Muchtar Luthfi Andi Mutty.

    Firdaus melihat enam fraksi di DPR RI yang merupakan anggota Koalisi Merah Putih (KPM), saat ini berubah sikap dan memilih usulan agar pilkada diselenggarakan secara tidak langsung di DPRD, baik pilkada gubernur, bupati maupun wali kota.

    Ia menilai, perubahan usulan dari enam fraksi di DPR RI tersebut sarat muatan politik yang merupakan kelanjutan dari pertarungan pemilu presiden 2014.

    "Kalau pilkada diselenggarakan melalui DPRD, apakah ada jaminan tidak ada praktik uang, biayanya lebih murah, dan tidak ada bentrok antar-pendukung," katanya.

    Firdaus mengatakan hal itu menanggapi alasan fraksi-fraksi di DPR yang berubah pilihan menjadi memilih agar pilkada dilakukan tidak secara langsung melalui DPRD.

    Jika partai-partai politik memiliki komitmen untuk memajukan demokrasi, menurut dia, seharusnya usulannya memperbaiki sistem dan regulasinya, bukan hanya mengembalikan ke DPRD.

    "Kalau alasannya mengatasi politik uang, Panwaslu bisa diberi kewenangan seperti KPK yang langsung bisa menangkap pelaku. Kalau itu dilakukan, maka proses demokrasi bisa lebih kuat," ujarnya.

    Sementara itu, Titi Anggraini menjelaskan, Perludem sejak lama telah mendorong perbaikan peraturan dari UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden Ketiga UU tersebut, kata dia, perlu disempurnakan untuk konsolidasi demokrasi lokal yang lebih baik, dan bukan tiba-tiba pemilihannya dikembalikan ke DPRD.

    "Saya melihat sikap pemerintah cukup aneh. Pemerintah sudah lama berdialog dengan masyarakat agar pemilu diselenggarakan secara langsung, tapi kenapa sekarang tiba-tiba setuju dikembalikan ke DPRD," katanya.

    Titi menegaskan, Perludem menolak RUU Pilkada yang akan disahkan oleh Komisi II DPR RI jika alasan hanya karena biaya mahal untuk menyelenggarakan pilkada langsung.

    Ia menambahkan, pada pilkada langsung kalaupun ada politik uang pelakunya adalah elite bukan rakyat dan kalaupun ada bentrokan hanya terjadi di daerah tertentu, bukan sebagian besar daerah.


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…