Jumat, 19 Oktober 2018 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Politik Anggaran Tumbuhkan Optimisme Pemerintahan Baru

  • Pemaparan tentang analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 dan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 oleh Komisi Anggaran Independen (KAI) membawa optimisme baru kepada presiden terpilih Joko Widodo dalam menyiasati sempitnya ruang fiskal yang diwarisi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

    Deputi Rumah Transisi Hasto Kristiyanto mengisahkan, pada awal-awal dibentuknya rumah transisi, para anggota tim transisi melihat banyak persoalan terhadap ketidakstabilan fiskal akhir masa jabatan SBY. Misalnya, target perpajakan yang selama lima tahun berturut-turut tidak pernah tercapai.

    Hasto menyebutkan, pada 2014 ini Indonesia mengalami minus Rp 70-100 triliun pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, subsidi Pertamina dari tahun lalu sebanyak Rp 46 triliun, listrik Rp 3 triliun, pupuk Rp 12 triliun, serta dana bagi hasil Rp 11 triliun, menjadi faktor sempitnya manuver Jokowi dalam membuat kebijakan pada satu tahun pertama menjabat sebagai presiden.

    Selain itu, Hasto menjelaskan, masifnya wewenang mafia yang mengatur regulasi kebijakan, bahkan sampai mengatur pada penempatan-penempatan orang turut mendistorsi kekuasaan pemerintah.

    "Seharusnya untuk rakyat, malah menjadi untuk kaum pemegang modal dan pemegang kepentingan itu sendiri," katanya dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

    Berdasarkan pemaparan analisis KAI, Hasto menilai, politik anggaran yang dicanangkan KAI sejalan dengan kepemimpinan Jokowi.

    "Apa pun persoalannya, Pak Jokowi selalu optimis bahwa ketika pemimpin itu mampu hadir dengan ketegasannya dengan keteladanan, dan dia membangun sistem dan dia lalu berbicara dari persoalan yang ada di bawah, dan juga membangun integritas sebagai seorang pemimipin, mengambil terobosan serta setiap saat mendedikasikan kekuasaan untuk rakyat, maka di situ sebenarnya harapan itu semakin besar," ujar politisi PDI-P ini.

    Hasto melanjutkan, politik anggaran yang dibahas oleh KAI sudah masuk ke dalam aspek fundamental, yaitu aspek ideologis, ketika politik itu mampu berpihak kepada rakyat. Politik anggaran berbicara bagaimana keterbatasan APBN 2014 mampu langsung menyentuh rakyat di tingkat bawah.

    Dalam waktu 100 hari, dengan dana sebesar Rp 35-45 triliun, Jokowi akan mampu menjalankan apa yang telah jadi rencana kebijakannya pada masa kampanye yang lalu yaitu, penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Petani Indonesia (KPI).

    "Di mana subsidi untuk tahun yang akan datang itu mencapai Rp 35 triliun, yang diusulkan sebagai bentuk subsidi langsung, melibatkan institusi perbankan, yang kita pastikan tingkat akurasi dan transparansinya," tambahnya.

    Hasto menjelaskan, masukan politik anggaran yang disodorkan oleh KAI ini telah diterima oleh Jokowi dan menumbuhkan optimisme beliau.

    "Ketika pemerintahan ini benar-benar fokus dan subsidi itu ditujukan bukan pada basis komoditasnya, maka ini akan mampu menghindarkan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang," tambah dia.


    Files Download :

Related Posts