Sabtu, 20 April 2019 | Selamat Datang di Website Kesbangpol...
 
 

Pilkada Langsung Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi dan Pancasila

  • Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) menilai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Mereka menilai RUU Pilkada yang akan disahkan pada September ini bertentangan dengan UUD 1945. 

    “Jika melihat rumusan UUD NRI Tahun 1995, pada BAB VIIB tentang Pemilihan Umum, pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tidak disebutkan soal Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah baru disebutkan pada bab yang berbeda, yakni BAB IV dan hanya dikatakan dipilih secara demokratis,” ujar Ketua Umum FKHK Victor Santoso Tandiasa seusai mengikuti sidang uji materi RUU Pilkada di MK pada Rabu (3/9).

    Sidang RUU Pilkada sudah memasuki sidang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Namun, sidang dibatalkan karena DPR dan Presiden tidak bisa hadir.

    Dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Menurut Victor, dalam pasal ini sangat jelas dikatakan pemilihan kepala daerah tidak termasuk Pemilu.

    Hal ini berarti, lanjut Victor, Pilkada tidak tergolong rezim Pemilu. “Itulah sebabnya, awalnya kewenangan menangani sengketa pilkada diserahkan kapada Mahkamah Agung, dan MK kala itu hanya berwewenang menguji UU terhadap UUD 1945,” tandasnya.

    Victor mengakui pengaturan terkait penyelenggaraan Pilkada ditulis pada bab yang berbeda dalam UUD 1945, yakni BAB IV tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18 ayat (4). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

    Dalam pelaksanaannya pasca-amandemen 2002-2004, lanjut Victor, pembuat UU lebih memaknai frasa “dipilih secara demokratis” dengan pemilihan secara perwakilan.

    “Namun, dengan dalil pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004 dan demi meningkatkan kualitas demokrasi, mekanisme pilkada berubah dari pemilihan secara perwakilan menjadi pemilihan secara langsung. Tanpa disadari masuklah Indonesia pada design demokrasi liberal dan meninggalkan Pancasila,” tuturnya.

    Selain Pilkada langsung bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, Victor menilai Pilkada juga bertentangan dengan putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa kewenangan MK menangani sengketa Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Kewenangan tersebut bertentangan dengan UU Pemerintahan Daerah dan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. “Karena MK tidak lagi mengurus sengketa Pilkada, maka Pilkada tidak termasuk rezim pemilu. Pilkada tetap dapat dilakukan secara demokratis, tetapi dengan sistem pemilihan secara perwakilan,” urainya.

    Victor menganjurkan agar Pilkada dilakukan dengan dua cara, yakni dipilih oleh DPRD atau dipilih secara langsung sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah.

    “Pilkada dapat dilakukan dengan cara dipilih oleh DPRD atau dipilih secara demokratis sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Misalnya, di Yogyakarta dipilih dengan cara ditetapkan dan di Papua dipilih secara noken,” jelasnya.

    Terkait DPR dan Pemerintah yang sudah tiga kali tidak menghadiri sidang untuk memberikan kesaksian, Victor menilai ada upaya dari DPR dan pemerintah untuk mengulur waktu uji materi RUU Pilkada ini sampai pada pengesahannya nanti.

    “ Jika RUU ini sudah disahkan, otomatis gugatan kami gugur. Tetapi, kami tetap akan ajukan uji materi maupun formal. Sebab, jelas-jelas UU tersebut inkonstitusional,” tegas Victor yang mendesak DPR untuk menunda pengesahan RUU Pilkada sampai adanya putusan MK. 


    Files Download :

Related Posts

  • UU Pilkada Bakal Direvisi Lagi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) paling lambat terealisasi Agustus mendatang. Karena itu pemerintah bersama DPR hingga kini masih terus berupaya merampungkan hal-hal…
  • sample9

    Revisi UU Pilkada Harus Tuntas Agustus 2016

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta anak buahnya pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) melibatkan pihak ketiga dalam penyusunan draf revisi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota…
  • sample9

    Menteri dan Kepala Daerah Dilarang Cuti Kampanye Pilkada

    Seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik pusat dan daerah diminta tidak melakukan kampanye saat pelaksanaan Pilkada serentak. Permintaan itu dituangkan dalam Surat Edaran MenPAN-RB No. 3236/M.PANRB/07/2015…
  • sample9

    Ini Pesan Mendagri Terkait Pilkada Serentak

    Kecamatan masih dianggap sebagai tempat yang paling berpeluang besar melakukan kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak di 296 wilayah provinsi, kabupaten/ kota, pada 9 Desember mendatang.…
  • sample9

    Mendorong Afirmasi Perempuan di Pencalonan Pilkada

    Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong afirmasi perempuan di pencalonan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebab, dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pilkada tentang Pilkada tak…
  • sample9

    Pembiayaan Pilkada Menjadi Pertimbangan Pemerintah

    Pemerintah berkeinginan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara serentak tetap dilaksanakan pada 2015. Masalah penganggaran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap di…
  • sample9

    RUU PIlkada Akan Atur Larangan Politik Dinasti

    Anggota Komisi II DPR RI Malik Haramain mengatakan semua fraksi telah menyetujui larangan penerapan politik dinasti dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah."Meski RUU-nya belum diputus, tapi semua fraksi hingga Minggu…